Gedung Putih Isyaratkan Tak Semua Pegawai Federal Terima Gaji Tertunda usai Shutdown

Washington: Pemerintahan Presiden Donald Trump memperingatkan bahwa sebagian pegawai federal yang dirumahkan selama penutupan pemerintahan (shutdown) Amerika Serikat (AS) mungkin tidak akan menerima gaji tertunda setelah kebuntuan anggaran berakhir. Langkah ini langsung memicu kecaman dari sejumlah anggota parlemen yang menilai kebijakan itu melanggar hukum.

Dalam memo Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) yang disusun pekan lalu dan dilaporkan sejumlah media AS, disebutkan bahwa undang-undang tahun 2019 yang ditandatangani Trump tidak secara otomatis menjamin pembayaran gaji bagi pegawai yang sementara dirumahkan. Pemerintah disebut hanya wajib membayar pegawai yang dikategorikan esensial dan tetap bekerja selama masa shutdown.

Dikutip dari BBC, Rabu, 8 Oktober 2025, Trump mengatakan keputusan soal pembayaran gaji tertunda akan “tergantung pada siapa yang dibicarakan.”

“Sebagian dari mereka tidak layak untuk diberi kompensasi,” sambungnya.

Saat ini, sekitar 750.000 pegawai federal tidak menerima gaji reguler akibat shutdown yang telah memasuki akhir pekan pertamanya.

Padahal, undang-undang yang disahkan Kongres pada 2019 setelah shutdown selama lebih dari sebulan menyebutkan bahwa seluruh pegawai federal, termasuk yang dirumahkan, berhak menerima pembayaran gaji setelah penundaan anggaran berakhir. Namun, OMB berpendapat ketentuan itu tidak berlaku bagi mereka yang tidak bekerja sama sekali selama masa shutdown.

Ketua Fraksi Demokrat di DPR AS, Hakeem Jeffries, menolak interpretasi Gedung Putih tersebut. “Undang-undang sudah jelas: setiap pegawai federal yang dirumahkan berhak atas gaji tertunda, titik,” ujarnya.

Senator Demokrat dari Virginia, Mark Warner, bahkan menyebut memo OMB itu “sepenuhnya ilegal” dan menuduh Direktur OMB Russ Vought “menakut-nakuti pegawai federal secara sengaja.”

Sejumlah politisi Republik juga menunjukkan ketidaksetujuan. Senator John Thune dari South Dakota menyatakan harapannya agar para pegawai tetap menerima gaji tertunda, sementara Senator Thom Tillis dari North Carolina menilai langkah Gedung Putih sebagai “kesalahan strategis” yang justru memperburuk situasi.

Sementara itu, Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson, mengatakan pihaknya belum berdiskusi langsung dengan Gedung Putih soal isu tersebut, namun mengakui adanya “analisis hukum baru” yang mempertanyakan kewajiban pembayaran itu. Ironisnya, Johnson sendiri turut mendukung undang-undang 2019 yang mewajibkan pembayaran gaji tertunda tersebut.

Kebuntuan antara Partai Republik dan Demokrat di Senat masih berlanjut. Kedua pihak telah mengajukan rancangan resolusi untuk membuka kembali pemerintahan, tetapi belum ada yang berhasil disetujui.

Demokrat mendesak agar pembahasan juga mencakup isu layanan kesehatan, sementara Republik menuntut rancangan “bersih” yang hanya fokus pada anggaran federal.

Baca juga:  Kekurangan Staf Bandara Lumpuhkan Penerbangan AS di Hari Ketujuh Shutdown