Menteri HAM Bandingkan Kasus MBG Indonesia dengan Negara Maju

Jakarta: Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan program makan bergizi gratis (MBG) yang baru berjalan di Indonesia, tergolong berhasil. Meski sempat muncul insiden keracunan. Pigai menyebut tingkat penyimpangan program tersebut sangat kecil, yakni hanya 0,0017%.

“Makan bergizi gratis di Indonesia yang baru seumur jagung termasuk berhasil sampai pada hari ini. Tapi program ini masih akan terus berjalan,” kata Pigai dalam konferensi pers di Gedung HAM, Rabu, 1 Oktober 2025.

Ia menjelaskan, deviasi yang terjadi sangat minim jika dibandingkan dengan capaian secara keseluruhan. 

“Sampai pada hari ini kita seumur jagung baru memulai, deviasi hanya 0,0017%. Artinya 99,99% adalah berhasil,” tegas Pigai.
 

Baca: Menteri Pigai Sebut MBG Bawa Manfaat Nyata bagi Anak

Pigai menegaskan bahwa kendala dalam program MBG bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara-negara maju yang sudah jauh lebih lama melaksanakannya.

“Sebagai contoh, di Amerika yang sudah menjalankan makan bergizi gratis sejak 1940-an, bulan ini tahun 2025 masih ada satu peristiwa keracunan dari program ini, terjadi hal yang sama seperti di Indonesia. Kalau tidak salah kasusnya mac and cheese,” ujar Pigai.

Pigai menambahkan, fenomena serupa juga masih ditemukan di sejumlah negara lain. Menurutnya, perbandingan tersebut menunjukkan bahwa meski sudah berlangsung puluhan tahun, program makan bergizi gratis di berbagai negara tetap menghadapi tantangan. 

“Di Jerman juga masih ada peristiwa keracunan, begitu pun di Brasil. Bahkan di Jepang, yang dikenal sebagai negara higienis, kasus seperti ini tetap ada,” kata Pigai.

Atas dasar itu, ia menekankan bahwa kendala dalam program MBG harus dipahami sebagai bagian dari dinamika, bukan tanda kegagalan. 

“Program semacam ini selalu saja ada kendala. Tapi dalam konteks Indonesia, deviasinya hanya 0,0017%. Artinya, program ini pada dasarnya berhasil,” jelas Pigai. 

Pigai menekankan, agar program tersebut lebih maksimal ke depan, pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah perbaikan dan pengawasan berkelanjutan agar pelaksanaan program di Indonesia dapat berjalan lebih baik ke depan.

“Maka diharapkan perlu ada pemantapan, revitalisasi, pengawasan, peningkatan keterampilan, serta rekrutmen tenaga-tenaga terampil yang bisa ikut memberi kontribusi di masa depan,” pungkasnya.