Bertekad Ubah Kemenhan Jadi Kementerian Perang, Trump: Namanya Terlalu 'Woke'

Washington: Setelah berbulan-bulan berkampanye untuk meraih Nobel Perdamaian, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Jumat justru menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan mengganti nama Kementerian Pertahanan menjadi Kementerian Perang.

Trump mengatakan perubahan nama ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Amerika Serikat adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, sembari mengeluhkan bahwa nama “Departemen Pertahanan” terdengar terlalu “woke.”

“Saya pikir ini mengirimkan pesan kemenangan. Saya pikir ini benar-benar pesan kekuatan,” kata Trump tentang perubahan tersebut, seraya menandatangani penggunaan “Departemen Perang” sebagai gelar sekunder bagi Pentagon.

Mengutip dari France 24, Sabtu, 6 September 2025, perubahan resmi masih memerlukan persetujuan Kongres. Sejumlah pendukung Trump di Capitol Hill segera mengajukan rancangan undang-undang untuk melegalkan nama baru tersebut.

Namun, perubahan kosmetik sudah tampak. Situs resmi Pentagon berganti dari “defense.gov” menjadi “war.gov.” Plakat di kantor Menteri Pertahanan Pete Hegseth juga diganti, disaksikan lebih dari selusin staf. Trump mengatakan perlengkapan kantor seperti kop surat juga akan diperbarui.

Hegseth, yang mulai dipanggil Trump sebagai “Menteri Perang,” menyatakan, “Kita akan menyerang, bukan hanya bertahan,” dengan “letalitas maksimum” yang tidak akan tunduk pada “aturan politik yang benar.”

Upaya rebranding ini menjadi langkah terbaru dalam agenda Trump merombak militer AS dan mencabut apa yang ia sebut sebagai ideologi progresif. Basis militer telah diganti nama, tentara transgender dilarang, dan situs resmi disterilkan dari konten yang menyoroti kontribusi perempuan serta kelompok minoritas.

Trump juga kerap mendorong aksi militer agresi, yang oleh pengkritiknya disebut ilegal, meskipun ia mengkritik “perang tanpa akhir” di bawah pemerintahan sebelumnya. Ia berulang kali membanggakan serangan pesawat pembom siluman ke fasilitas nuklir Iran dan baru-baru ini memerintahkan penghancuran kapal yang disebut AS membawa narkoba di lepas pantai Venezuela.

Meski begitu, Trump menegaskan bahwa retorika kerasnya tidak bertentangan dengan ambisinya untuk diakui atas upaya diplomasi. Ia menyatakan perdamaian harus dibangun dari posisi kekuatan. Trump mengklaim telah berperan dalam meredakan konflik India–Pakistan, Rwanda–Republik Demokratik Kongo, hingga Armenia–Azerbaijan, meski ia mengaku frustrasi karena perang Rusia–Ukraina tidak selesai secepat yang diharapkannya.

“Menurut saya, kita mendapat perdamaian justru karena kita kuat,” ujarnya, mengutip semboyan “peace through strength” yang identik dengan Presiden Ronald Reagan.

Trump kemudian menutup pidatonya dengan memerintahkan Hegseth dan Jenderal Dan Caine, Ketua Kepala Staf Gabungan, keluar ruangan. “Saya akan biarkan mereka kembali ke Departemen Perang untuk mencari cara mempertahankan perdamaian,” kata Trump.

Departemen Perang

Anggota DPR dari Partai Republik, Greg Steube, mengajukan RUU untuk mengesahkan perubahan nama tersebut. “Sejak 1789 hingga akhir Perang Dunia II, militer AS berjuang di bawah bendera Departemen Perang,” kata Steube, veteran Angkatan Darat. “Sudah sewajarnya kita menghormati sejarah kemenangan itu dengan mengembalikan nama ‘Departemen Perang.’”

Dua senator Republik, Rick Scott dan Mike Lee, juga berencana memperkenalkan RUU pendamping di Senat.

Departemen Perang pertama kali dibentuk pada 1789, lalu diganti menjadi Departemen Pertahanan melalui UU yang ditandatangani Presiden Harry Truman pada 1947, dua tahun setelah Perang Dunia II berakhir. Departemen Pertahanan kemudian mencakup Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang baru dibentuk.

Hegseth menilai AS “tidak pernah memenangkan perang besar” sejak perubahan nama itu. Trump menambahkan, “Kita tidak pernah berperang untuk menang.”

Trump dan Hegseth sudah lama membicarakan rencana mengembalikan nama tersebut. Pada Agustus lalu, Trump bahkan mengatakan, “Semua orang menyukai sejarah kemenangan luar biasa kita saat masih bernama Departemen Perang. Lalu kita ubah menjadi Departemen Pertahanan.”

Ketika diingatkan bahwa perubahan nama membutuhkan undang-undang Kongres, Trump menjawab, “Kita akan tetap lakukan saja. Saya yakin Kongres akan setuju kalau memang diperlukan.”

Baca juga:  Trump Berencana Ganti Nama Kementerian Pertahanan jadi “Kementerian Perang”