Banyak Generasi Z di ASN, Birokrasi Diharapkan Lebih Adaptif

Jakarta: Aparatur sipil Negara (ASN) di Indonesia yang tercatat sesuai data Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat ini mencapai 5,3 juta orang. Dari data tersebut, sebanyak 12 persen diantaranya berasal dari generasi Z dengan kelahiran sekitar 1997–2012 yang diharapkan membawa perubahan bagi birokrasi.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq menjelaskan, ada beberapa tantangan yang dihadapi Gen Z dalam birokrasi seperti kesulitan beradaptasi, kesenjangan skill dan etos kerja lintas generasi, ekspektasi karir yang tinggi, hingga tidak adanya infrastruktur teknologi yang mendukung.

“Menyikapi tantangan tersebut, birokrasi perlu mengelola potensi Generasi Z secara serius agar tidak terjebak pada budaya lama yang kaku. Generasi Z lahir sebagai digital native, mereka memiliki kreativitas, keterbukaan, dan kecepatan beradaptasi,” ujar dia dalam Virtual Public Lecture ASN Talent Academy Xplore dikutip Rabu, 1 Oktober 2025.

Oleh karenanya, ia menyebut perlunya membuka potensi tersebut untuk memperkuat kapasitas birokrasi, bukan malah terhambat oleh struktur hierarki. Selain itu birokrasi juga perlu menyediakan jalur karir yang transparan, program mentoring lintas generasi, reverse mentoring serta ruang kolaborasi melalui platform digital tambahnya.

“Transformasi birokrasi menuju Indonesia Emas 2045 menuntut kepemimpinan yang inklusif dan adaptif. Dengan mengelola potensi 380 ribu lebih ASN Generasi Z, birokrasi diharapkan mampu melahirkan pemimpin perubahan yang berkarakter, berintegritas, dan siap menjawab tuntutan zaman,” ungkap dia.
 

Menciptakan SDM yang unggul

Head of Government Engagement and Advocacy, Tanoto Foundation, Anthony Lee mengapresiasi langkah LAN untuk mengembangkan kapasitas dan kompetensi melalui kegiatan Webinar ini yang sejalan dengan visi Tanoto Foundation yaitu berkontribusi untuk menciptakan SDM yang unggul, adaptif dan mampu menjawab tantangan zaman.

Menurutnya, ada dua hal penting dari fenomena masuknya gen Z dalam birokrasi. Pertama, generasi muda khususnya Gen Z sudah menjadi bagian integral dan kekuatan baru dalam birokrasi. Kedua, perubahan demografi dalam birokrasi, memerlukan adanya transformasi birokrasi yang selaras dengan karakteristik yang melek digital.

“Oleh karenanya dibutuhkan adanya jembatan yang dapat mengakomodir lintas generasi sehingga dapat berkolaborasi dalam menciptakan tata kelola birokrasi yang unggul dan berkelas dunia,” ujarnya.

Sementara itu, Program and Service Director of Insight Sinergi Talenta, Yenny Ramly menyampaikan, potensi Gen Z dalam birokrasi dapat menjadi akselerator dalam meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) terlebih saat ini pemerintah tengah membangun INa Digital.

Ia menyebut, Gen Z juga dapat dilibatkan dalam mendesain pelayanan birokrasi yang lebih sederhana, memiliki kemampuan dalam membaca data dan informasi dengan mengedepankan kecerdasan buatan, dan potensi terakhir yang dapat dilakukan gen Z adalah kolaborasi lintas sektor dan komunitas.

“Gen Z juga harus memiliki positioning yang kuat sebagai generasi yang kritis, kreatif dan melek teknologi, dengan kemampuan yang berbeda dengan generasi sebelumnya yang lebih digital native akan memudahkan gen Z untuk melakukan personal branding, hal ini menjadi modal untuk menciptakan birokrasi yang lebih baik,” tutup dia.