Khofifah Pastikan Pemprov Jatim Ikut Kawal Kasus Penahanan Ijazah Karyawan di Surabaya

Surabaya: Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan akan ikut mengawal kasus dugaan penahanan ijazah oleh perusahaan UD Sentoso Seal, terhadap mantan karyawannya. Ia mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut.

"Pengawas ketenagakerjaan dari Disnakertrans Jatim sudah turun sejak awal. Jadi, pengawasan terus berjalan," kata Khofifah, Minggu, 20 April 2025.

Khofifah telah berkoordinasi langsung dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak. Tujuannya untuk memastikan laporan para pekerja ditindaklanjuti.

"Saya sudah menghubungi Pak Kapolres, juga sudah bicara dengan Mas Eri. Beliau sudah melaporkan kasus ini ke Polres Tanjung Perak karena lokasi gudangnya memang di wilayah tersebut. Jadi, proses penanganannya ada di sana," katanya.
 

Baca: Minta Tebusan Rp2 Juta, UD Sentosa Seal Dilaporkan Puluhan Korban

Khofifah menyayangkan adanya temuan bahwa UD Sentoso Seal tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yang seharusnya menjadi syarat legalitas perusahaan. Perizinan itu, katanya, berada di ranah Pemerintah Kota Surabaya.

"Gudang tempat aktivitas perusahaan itu ternyata tidak berizin. Ini sudah dikonfirmasi juga oleh Pak Eri," katanya.

Khofifah menyatakan pihaknya akan terus memantau proses hukum yang kini ditangani oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak. "Kami sekarang masih menunggu update proses dari pihak kepolisian terkait kasus itu," pungkasnya.

Sebelumnya, puluhan mantan karyawan UD Sentoso Seal melaporkan dugaan penahanan ijazah ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada Kamis, 17 April 2025. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turut hadir mendampingi para pelapor.

Kasus ini mencuat ke publik setelah Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, melakukan inspeksi mendadak ke gudang UD Sentoso Seal di kawasan Margomulyo. Sejumlah pihak pun kini turut turun tangan, mulai dari DPRD Kota Surabaya hingga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer.