Guru Sekolah Rakyat di Yogyakarta Belum Komplet

Yogyakarta: Sekolah Rakyat di Gedung Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso Surakarta-Sonosewu, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dipastikan memiliki 200 siswa dan dibuka 14 Juli 2025. Meski demikian, posisi guru di sekolah tersebut belum komplet.

Kepala Sekolah Rakyat (SR) 19 Kabupaten Bantul, Agus Ristanto, mengatakan 200 siswa tersebut dibagi dalam 10 rombongan belajar (rombel). Ada guru yang masih bersifat sementara dan ada yang kosong. 

"Jadi guru berjumlah kalau di-floating itu 22, sementara yang masuk ke saya sekarang ini 19. Floating awal itu, kecuali dari agama itu ada dua kalau di-floatingnya, tapi sementara yang guru itu 19 formasinya 20 ada satu yang kosong saya lihat," kata Agus Ristanto, Sabtu, 12 Juli 2025. 
 

Baca: Ratusan Calon Siswa Sekolah Rakyat di Malang Tes Kesehatan Wajib

Agus mengatakan posisi kosong tersebut yakni guru mata pelajaran antropologi. Di sekolah tersebut sudah tersedia guru sosiologi namun belum bisa mencakup untuk mengajar antropologi. Ia juga menyebut guru mata pelajaran agama juga masih bersifat sementara. 

"Guru agama itu juga karena diperbantukan, begitu komunikasinya," jelasnya.

Agus mengungkapkan perekrutan guru Sekolah Rakyat masih bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Persyaratan dalam proses perekrutan yang dilakukan di antaranya guru yang sudah mengantongi Sertifikat Pendidik (Serdik) dan sudah menjalani Pendidikan Profesi Guru (PPG). 

Ia mengatakan Kementerian Sosial (Kemensos) akan mengadakan rekrutmen guru ke depan. Guru yang sudah direkrut akan disahkan langsung melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial. Meskipun, ia memperkirakan masih akan ada guru yang bersifat lintas lembaga. 

"Kalau saya nanti masih lintas, kayak yang sudah ASN. Yang Kemenag (guru agama) juga sama," ungkapnya.

Agus menambahkan para guru nantinya akan sekaligus menjadi wali asuh di asrama. Para wali asuh tersebut juga sesuai yang telah diusulkan Kementerian Sosial, yang sebelumnya menjadi pendamping PKH di tingkat kecamatan.