Istana Pastikan Sekolah Rakyat tak Tumpang Tindih dengan Sekolah Reguler

Jakarta: Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan kehadiran Sekolah Rakyat tidak akan menimbulkan tumpang tindih dengan sistem pendidikan reguler yang dijalankan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sekolah Rakyat dirancang sebagai strategi pelengkap untuk menjangkau kelompok masyarakat paling rentan.

“Kalau bicara soal pendidikan di Indonesia, bukan hanya Kemendikbudristek yang mengelola. Kementerian Agama juga punya sekolah. Dan, sebagian dari mereka juga pakai kurikulum dari Kemendikbudristek. Sama halnya dengan Sekolah Rakyat, kurikulumnya nanti mengacu pada kurikulum nasional,” kata Hasan dalam keterangannya, Senin, 8 Juli 2025.

Hasan menjelaskan sasaran Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga yang masuk kategori Desil-1, yakni kelompok masyarakat termiskin. Kelompok ini merupakan anak-anak yang tidak mampu bersekolah karena keterbatasan biaya hidup meskipun sekolah sudah digratiskan.

“Jadi ini benar-benar anak-anak dari wilayah kemiskinan ekstrem. Mereka yang selama ini tidak terjangkau, akan diurus negara melalui Sekolah Rakyat. Anak-anak ini diasramakan, dikasih makan tiga kali sehari," papar Hasan.

Hasan menyebut program ini tidak hanya menyasar pendidikan anak. Tetapi, menjadi bagian dari upaya pemerintah menghapus kemiskinan ekstrem secara menyeluruh.

“Ini program pemerataan. Ada pendidikan untuk anak-anaknya, ada program sosial untuk keluarganya. Karena menghapus kemiskinan ekstrem itu harus dimulai dari generasi penerus. Diberi pendidikan yang layak agar kelak mereka punya akses ke pekerjaan yang baik,” ujar dia.