Krisis Daya Tampung, Ribuan Anak di Depok Terancam Putus Sekolah

Depok: Ribuan siswa di Kota Depok, Jawa Barat, terancam putus sekolah alias drop out. Terbatasnya daya tampung atau ruang kelas sekolah negeri di Kota Depok, pemicu utama siswa tak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Lebih parah lagi, mereka tidak mampu memikul biaya di sekolah swasta seperti uang pangkal, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), biaya seragam, buku pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, serta biaya operasional lainnya yang memberatkan keluarga.

" Ya, kondisi anak yang terpaksa putus sekolah karena tidak tertampung di SMP negeri, " kata Tiur saat mendatangi SMPN 11 Kota Depok, yang berlokasi di Jalan Murbai Kompleks Sukatani Permai, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Selasa, 24 Juni 2025.

Tiur dan beberapa orang tua mendatangi SMPN 11 Kota Depok meminta dibuka jalur optimalisasi untuk mengisi kursi yang kosong setelah seleksi sistem penerimaan murid baru (SPMB) 2025.

"Kami harap ada jalur optimalisasi untuk memaksimalkan penggunaan kursi yang tersedia di SMPN 11," kata Tiur.

Tiur menyampaikan banyaknya siswa yang tidak tertampung di negeri merupakan imbas pengembang perumahan di wilayah Kota Depok sangat besar yang menjadikan pertumbuhan penduduk sangat pesat. Pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan penambahan pembangunan infrastruktur sekolah.
 

Baca: Tak Verifikasi Berkas, Puluhan Siswa di Kudus Tidak Bisa Daftar SMP

"Pertumbuhan penduduk di Kota Depok luar biasa. Namun tidak sebanding dengan kesiapan infrastruktur sekolah," ungkap Tiur.

Tiur meminta komitmen  DPRD Kota Depok memperjuangkan aspirasi masyarakat. Terutama dalam bidang pendidikan. "Setiap reses DPRD, kami selalu menyampaikan usulan pembangunan sekolah serta meminta Dinas Pendidikan Kota Depok segera memberikan solusi nyata, khususnya bagi anak-anak yang terancam putus sekolah, " ujarnya.

Senada, Putin, orang tua lainnya mengharapkan Pemerintah Kota Depok segera membuka jalur optimalisasi agar anak-anak mereka dapat menimba pendidikan di sekolah negeri baik SD-SMP-SMA-SMK.

"Kami sangat yakin Pemerintah Kota Depok memperhatikan aspirasi masyarakat  Kota Depok. Apalagi saat ini masyarakat Kota Depok resah untuk memasukkan anaknya sekolah. Kami juga percaya kepada DPRD dapat memperjuangkan harapan kami," kata Putin.

Putin menambahkan permasalahan daya tampung di wilayah berkembang seperti Kota Depok menjadi sorotan penting, mengingat amanat konstitusi mewajibkan pendidikan dasar dan menengah bagi seluruh warga negara.

"Pemerintah daerah diminta segera menyusun kebijakan jangka pendek dan jangka panjang agar tidak ada lagi anak yang tertinggal dari akses pendidikan," ungkapnya. 

Kepala SMPN 11 Kota Depok Raden Purnomo Dono Ismawan menjelaskan sekolah hanya menjalankan mekanisme yang telah diatur dari pemerintah daerah. "Kalau ada usulan dibuka jalur optimalisasi SMP-SMA-SMK eloknya disampaikan langsung ke Pak Wali dan Pak Gubernur. Kami ini apalah hanya prajurit yang taat atasan, " katanya.

Purnomo memaparkan jika nanti ada jalur optimalisasi, SMPN 11 Kota Depok yang memiliki 11 kelas akan mampu menampung 110 siswa baru. Per 1 kelas tambah  10 orang dari 40 menjadi 50 orang.

"Artinya ini sudah mengurangi jumlah siswa yang tidak tertampung di SPMB. Jumlah siswa yang tidak tertampung di SMPN sekitar 26 ribu orang dari 33 lulusan SD. Kalau misal 110 siswa ditampung di 34 SMPN  telah terkurangi 3.740 orang, " katanya. 

Sementara Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMPN Kota Depok yang sekaligus Kepala SMPN 2 Kota Depok Sumarno menegaskan SPMB sudah terkunci dan tidak bisa menerima siswa titipan. "Kami tidak terima titipan. Kalau terima kepala sekolahnya yang ke Sukamiskin (lapas), " katanya