Kecam Serangan AS di Fasilitas Nuklir, Iran: Kami Punya Hak Membalas

Teheran: Iran mengecam keras serangan militer Amerika Serikat (AS) di wilayahnya dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB pada Senin 23 Juni 2025. Menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB.

Dalam pidatonya yang penuh kecaman, Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menyebut serangan udara yang terjadi pada Minggu pagi terhadap tiga fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordow sebagai "babak paling memalukan dalam sejarah politik Amerika Serikat."

“Iran sebagai negara merdeka dan cinta damai memiliki hak penuh dan sah untuk merespons tindakan agresi ini,” tegas Iravani, seperti dikutip Press TV, Senin 23 Juni 2025.
 

Baca: AS Tak Mengetahui Keberadaan Persediaan Uranium Iran.

Ia menyebut Presiden AS Donald Trump sebagai sosok yang “secara pribadi memerintahkan agresi ini” dan menyampaikan pengumuman serangan tersebut melalui media sosial, tanpa koordinasi internasional.

Iravani juga menautkan serangan AS dengan agresi militer Israel terhadap Iran yang dimulai pada Jumat sebelumnya dan telah menewaskan lebih dari 400 warga sipil. Ia menyebut dalih yang digunakan AS sebagai “tidak berdasar, absurd, dan tidak sah secara hukum.”

“Serangan ini bukan kebetulan, melainkan kelanjutan dari agenda militer Israel,” ungkap Dubes Iravani.

Iran menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak di bawah Bab VII Piagam PBB, yang memungkinkan pengambilan langkah-langkah tegas atas pelanggaran perdamaian dan keamanan internasional.

Iravani juga mengecam standar ganda yang dilakukan IAEA dan anggota DK PBB yang dinilai memilih diam atas agresi terhadap situs nuklir Iran.

Dalam forum yang sama, Duta Besar Rusia Vasily Nebenzya mengecam keras serangan yang dilakukan AS dan Israel, menyebutnya sebagai “penghinaan terhadap komunitas internasional.”

“Beberapa anggota Dewan ini tidak memiliki keberanian untuk mengutuk agresi tersebut,” kata Nebenzya. “AS jelas-jelas mengabaikan nilai diplomasi.”

Ia juga menyinggung fakta bahwa Israel belum menandatangani Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), sementara Iran tetap berada di bawah inspeksi paling ketat dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Duta Besar Tiongkok, Fu Cong, menyebut serangan itu sebagai "pelanggaran berbahaya terhadap Piagam PBB dan hukum internasional."

“Tindakan ini merusak seluruh kerangka kerja non-proliferasi senjata nuklir global,” ujarnya.

Wakil Tetap Pakistan untuk PBB, Iftikhar Ahmad, juga menyampaikan keprihatinan serius terhadap meningkatnya ketegangan. Ia mendesak agar Dewan Keamanan menyetujui rancangan resolusi yang menyerukan gencatan senjata tanpa syarat dan dimulainya kembali dialog damai.

“Serangan terhadap Iran adalah pelanggaran jelas terhadap hukum internasional. Dewan ini tidak boleh tinggal diam,” ujar Dubes Iftikhar Ahmad.


(Muhammad Reyhansyah)