PGI Kritik Usulan BNPT Soal Tempat Ibadah Dikontrol Pemerintah

Jakarta: Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom mengkritik usulan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). BNPT mengusulkan agar tempat ibadah berada di bawah kontrol pemerintah.

"Usulan Kepala BNPT, Rycko Amelza Dahniel, yang menghendaki semua tempat ibadah berada di bawah kontrol pemerintah, merupakan langkah mundur dari proses demokratisasi yang sedang kita perjuangkan bersama pascareformasi 1998," kata Gomar melalui keterangan tertulis, Selasa, 5 September 2023.

Gomar mengatakan saat ini Indonesia sudah menyepakati demokrasi menjadi sistem atau kendaraan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Negara dinilai harus mempercayai rakyatnya untuk bisa mengatur dirinya, termasuk dalam hal pengelolaan rumah ibadah.

Menurut Gomar, pemikiran Rycko hanya menunjukkan sikap frustrasi pemerintah yang tak mampu mengatasi masalah radikalisme. Karena menghendaki agar pemerintah mengawasi setiap agenda ibadah yang digelar di tempat ibadah serta mengawasi tokoh agama yang menyampaikan dakwah atau khotbah.

"Hal sedemikian ini merupakan arus balik dari cita-cita reformasi dan akan membawa kita kepada suasana etatisme pada masa orde baru," ujar Gomar.

Ia menegaskan BNPT lebih baik serius dan menindak tegas terhadap persoalan lainnya. Yakni, mengatasi ujaran kebencian, aksi intoleran dan tindak kekerasan, seturut hukum yang berlaku.

"Selain itu, hal lain yang mendesak dilakukan bersama oleh seluruh elemen bangsa adalah pembudayaan cinta damai dan cinta kemanusiaan," ucap Gomar.

Sebelumnya, BNPT mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia supaya tak jadi sarang radikalisme. BNPT berkaca dari luar negeri.

Awalnya anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP, Safaruddin, menyinggung soal karyawan BUMN yakni PT KAI yang terpapar paham radikalisme. Menurut dia, terdapat masjid BUMN di Kalimantan Timur yang kerap mengkritik pemerintah.

"Ada masjid di Balikpapan itu pak itu masjidnya (milik) Pertamina, tapi tiap hari mengkritik pemerintah di situ pak. Di dekat Lapangan Merdeka itu Tiap hari, tiap 5 waktu mengkritik pemerintah, di situ," ujar Safaruddin dalam rapat Komisi III DPR dengan BNPT, Senin, 4 September 2023.

Kemudian, Rycko menilai perlunya mekanisme kontrol pemerintah terhadap penggunaan tempat ibadah. Ia ingin meniru aturan yang telah berlaku di Malaysia, Singapura, serta beberapa negara di Timur Tengah, hingga Afrika.

"Kiranya kita perlu memiliki mekanisme kontrol terhadap penggunaan dan penyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme," kata Rycko.