Presiden Brasil Akan Pastikan Putin Tidak Akan Ditangkap di KTT G20

Brasilia: Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin di bulan Maret, menuduhnya telah melakukan kejahatan perang dengan mendeportasi ratusan anak secara ilegal dari Ukraina.

Sejak saat itu, Putin tidak menghadiri sejumlah forum internasional secara langsung, termasuk KTT G20 di India.

Presiden Brazil Luiz Inacio Lula da Silva mengatakan, Putin tidak akan ditangkap di Brasil jika ia menghadiri pertemuan G20 di Rio de Janeiro tahun depan.

Lula, berbicara kepada Firstpost di sela-sela pertemuan G20 di New Delhi, India pada hari Sabtu, mengatakan bahwa Putin akan diundang ke acara tahun depan.

Ia menambahkan bahwa dirinya sendiri berencana menghadiri pertemuan blok negara-negara berkembang BRICS yang dijadwalkan di Rusia sebelum KTT G20 Rio.

"Saya yakin Putin bisa pergi dengan mudah ke Brasil," kata Lula. "Apa yang bisa saya katakan kepada Anda adalah, jika saya presiden Brasil, dan dia datang ke Brasil, maka tidak mungkin dia akan ditangkap," tegasnya, mengutip dari laman Al Jazeera, Minggu, 10 September 2023.

Sejak ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada Putin, Rusia membantah pasukannya terlibat dalam kejahatan perang, termasuk mendeportasi paksa anak-anak Ukraina.

Putin telah berulang kali melewatkan pertemuan internasional dan tidak hadir pada pertemuan G20 di Delhi. Ia mengirim Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov sebagai pengganti.

Perang Ukraina

Brasil adalah negara penandatangan Statuta Roma yang menjadi cikal bakal berdirinya ICC. Kantor Lula belum bersedia menanggapi permintaan komentar terkait hal ini.

Sabtu kemarin, negara-negara G20 mengadopsi deklarasi konsensus yang tidak mengutuk Rusia atas perang di Ukraina, namun menyerukan semua negara untuk tidak menggunakan kekerasan dalam merebut wilayah.

Konsensus ini mengejutkan karena G20 terpecah belah mengenai perang di Ukraina, di mana negara-negara Barat sebelumnya mendorong kecaman keras terhadap Rusia dalam Deklarasi Pemimpin. Sementara sebagian negara Barat lainnya menuntut fokus pada isu-isu ekonomi yang lebih luas.

"Kami menyerukan kepada semua negara untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum internasional termasuk integritas dan kedaulatan wilayah, hukum kemanusiaan internasional, dan sistem multilateral yang menjaga perdamaian dan stabilitas," kata deklarasi tersebut.

"Kami menyambut baik semua inisiatif yang relevan dan konstruktif yang mendukung perdamaian komprehensif, adil, dan tahan lama di Ukraina."

"Penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir tidak dapat diterima," tambah pernyataan itu.

Baca juga:  Joe Biden Kecewa Tak Bisa Ketemu Xi Jinping di KTT G20