KPK Mulai Memelototi Laporan Kekayaan Kajati Sumsel Sarjono Turin

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengecek laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatra Selatan (Sumsel) Sarjono Turin. Dia viral di media sosial karena total asetnya tidak bertambah maupun berkurang.

"Baru kita cek dulu di dalam," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung Pusat Pendidikan Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 5 September 2023.

Pahala menjelaskan Sarjono melaporkan kekayaan yang sama sebesar Rp1,6 miliar pada 2019 dan 2020. Kesamaan nominal itu dinilai janggal karena kekayaan seharusnya berkurang atau bertambah jika penyelenggara negara masih bekerja.

Dalam laporan itu, Sarjono telat menyerahkan surat kuasanya. KPK baru mendapatkan dokumen itu pekan lalu.

"Minggu lalu kita sudah dapat surat kuasanya dan sudah tayang kan," ucap Pahala.

Menurut Pahala, ada sejumlah kejanggalan yang terendus. Salah satunya terkait kepemilikan lahan yang harganya cuma Rp2 jutaan.

"Itu beliau taruh pembelian tanah di Tangerang tahun 2008. Jadi dia tanah Rp2 juta berapa dan tidak pernah di-update sama sekali berapa NJOP-nya berapa nilai wajarnya," ujar Pahala.

Kejanggalan itu yang kini diulik. KPK juga bakal memanggil Sarjono untuk mengklarifikasi LHKPN miliknya.

"Nanti akan kita putuskan juga apakah akan kita undang untuk klarifikasi untuk jelasin ini, kenapa ini nilainya segini," kata Pahala.

Dikutip dari LHKPN Sarjono yang dilaporkan pada 2020, dia memiliki 14 tanah serta tanah dan bangunan. Aset tersebar di kawasan Jambi, Tangerang, dan Bogor. Nilai seluruh aset ini mencapai Rp1.061.791.000.

Kemudian, Sarjono melaporkan alat transportasi berupa minibus Toyota Innova tahun 2016; sedan Mercedes Benz C200 tahun 1997l, dan jeep Mitsubishi Pajero tahun 2012. Selanjutnya, motor Honda dan Yamaha R2. Nilai aset ini sebesar Rp445 juta.

Berikutnya, Sarjono memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp10 juta; kas dan setara kas Rp139.964.082. Dia tak memiliki utang, sehingga hartanya mencapai Rp1.657.555.082.

Sedangkan pada 2019, Sarjono melaporkan harta kekayaannya saat masih menduduki jabatan Wakil Ketua Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jumlah maupun rincian aset yang dimilikinya tak berbeda dengan yang dilaporkan pada 2020.