Cegah Urbanisasi, Pembangunan Desa Jadi Prioritas Pemerintah

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pembangunan desa menjadi prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu sejalan dengan upaya mencegah tingginya angka urbanisasi.

Atas fenomena tingginya urbanisasi, dia mengingatkan untuk belajar dari negara maju, seperti Jepang yang hampir 90 persen masyarakatnya tinggal di metropolitan. Kondisi tersebut membuat biaya hidup lebih tinggi, sehingga yang dipikirkan hanya meraih pendidikan tinggi dan bekerja keras agar melupakan pernikahan.

"Adanya Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2023 merupakan salah satu visi Presiden Joko Widodo dalam membangun Indonesia dari pinggiran, yaitu desa dan perbatasan," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 Juli 2023.

Dia memaparkan ada sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat desa. Salah satunya menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sekaligus sejumlah regulasi turunannya.

Tak hanya itu, lanjut dia, pemerintah membentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) yang khusus menangani desa. Penguatan lain dianggarkannya dana desa untuk membantu desa melaksanakan program-programnya.

"Adanya aturan dalam UU Desa, kepala desa dipilih oleh rakyat secara langsung jadi menampilkan wajah demokrasi, adanya election. Bukan hanya kepala desa, ada juga perangkatnya, perangkat desa, bahkan ada juga penyeimbanganya, DPR-nya lah, yaitu badan musyawarah desa. Jadi demikian besar perubahan yang terjadi di desa dan kami kira visi baik Presiden ini sangat tepat,” kata Mendagri.

Di sisi lain, pemerintah menganggarkan dana desa hingga Rp70 triliun pada 2023. Bahkan, dana desa sudah digelontorkan sejak 2015 dan membuat pembangunan di desa bergeliat.

"Kami Kemendagri juga memperkuat kemampuan pada kepala desa, karena selama ini kepala desa telah berubah bukan lagi manajemen komunitas informal, sekarang menjadi pemimpin informal pemerintahan, sebagai birokrat yang mengelola uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Selain itu, para kepala desa juga harus punya kemampuan kewirausahaan untuk bangun potensi desa," ujar dia.

Tito mencontohkan salah satu desa di daerah Kutai yang bisa menghasilkan Rp50 miliar per tahun. Dengan dana tersebut, pemerintah desa bisa membangun banyak hal.

Bahkan, mereka bisa memerangi stunting, kemiskinan, dan membangun infrastruktur saluran air dengan dana desa dan pendapatan lainnya. "Karena itu kita berharap desa menjadi sentra ekonomi baru, tidak hanya di kota saja," ujar dia.

(Faustinus Nua)