KPK Pantau Perusahaan Milik Anak Pj Bupati Bombana

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Penjabat (Pj) Bupati Bombana Burhanuddin belum kelar. Lembaga Antirasuah kini memantau perusahaan anaknya.

"Kita lagi cari misalnya kalau anaknya punya perusahaan, perusahaannya main di Pemda enggak? Yang gitu-gitu kita cari," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, (5/5/2023). 

Pahala enggan memerinci jenis perusahaan anak Burhanuddin. Pemantauan itu juga akan menentukan hasil pemeriksaan LHKPN Pj Bupati Bombana tersebut.

"Karena ada usahanya juga, anaknya juga ada bisnis tapi lagi kita dalemin. Sekali lagi nanti kita putusin, apa diterusin apa enggak tapi sudah kita lihat datanya," ucap Pahala.

Burhanuddin disorot masyarakat karena memamerkan motor gede (moge) sampai tas bermerek mahal di media sosial. Dia juga sempat memperlihatkan gaya hidup yang mewah dengan bepergian ke luar negeri.

KPK menegaskan serius menindak pejabat negara yang bergaya hedon. Keseriusan itu bakal menjadi ketegasan untuk para pejabat maupun keluarganya yang suka memamerkan harta di media sosial.

"Kami pastikan komitmen untuk menuntaskan setiap proses-proses yang ini juga menarik perhatian masyarakat, menjadi harapan masyarakat, bagaimana kemudian dugaan penyelenggara negara yang hedon dan lain-lain agar bisa diselesaikan lebih lanjut oleh KPK," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, (3/5/2023). 

Ali menjelaskan banyak pejabat yang sudah dipanggil KPK untuk mengonfirmasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) belakangan ini. Sebagian hasil pemeriksaan yang mengindikasikan adanya penyimpangan dinaikkan ke tahap penindakan.

Tim penindakan nantinya bakal bekerja dengan mencari unsur pidana dari hasil pemeriksaan LHKPN pejabat di tahap penyelidikan. Pencarian bahan keterangan itu diharap bisa membuat penyelenggara negara yang hedon tidak hanya diproses dengan hukuman administratif.