Polri Pelototi Proyek Jalan di Ponorogo

Jakarta: Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Polri memantau pengerjaan proyek peningkatan dan pemeliharaan jalan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Proyek itu dikerjakan menggunakan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca covid-19.

"Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Perintah Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) yang ingin Polri berperan aktif dalam upaya mencegah terjadinya korupsi atau penyelewengan pada proyek pemerintah yang dibiayai oleh program PEN," kata Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Yudi Purnomo Harahap dalam keterangan tertulis, Rabu, 28 Juni 2023.

Yudi mengatakan proyek infrastruktur, dalam hal ini pembangunan jalan rawan terjadi tindak pidana korupsi dengan berbagai modus. Seperti, menurunkan spek tidak sesuai kontrak, suap menyuap, atau gratifikasi yang nantinya bisa menimbulkan kerugian negara.

"Dengan dampak hasil pekerjaan jalan tidak bisa bertahan lama dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mendukung usaha perekonomian dan kegiatan sosial mereka," kata mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Menurut dia, peran Polri dalam melakukan pemantauan merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah. Dengan harapan akan berdampak positif bagi lancarnya serta tercapainya maksud dan tujuan program tanpa adanya kebocoran anggaran.

Adapun Tim Satgassus Pencegahan korupsi melakukan pemantauan pada 26-27 Juni 2023, yang dipimpin Harun Al Rasyid yang pernah dikenal sebagai Raja OTT KPK bersama Andre Dedy Nainggolan (mantan Kasatgas Penyidikan KPK), Panji Prianggoro, Qurotul Aini Mahmudah, Adi Prasetyo dan Wahyu Ahmat. Kini keenamnya menjadi ASN Polri bergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi Polri.

Pemantauan sejumlah pembangunan proyek infrastruktur di Kabupaten Ponorogo ini juga dilakukan bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Yang dipimpin oleh Ery Artito, Ferryson Jaya Pasaribu, Muhammad Akbar, Garin R. Damarafi dan Fitria Minami.

Harun Al Rasyid selaku ketua Tim Satgassus Pencegahan Korupsi Polri merinci sembilan proyek infrastruktur yang menjadi sasaran pemantauan, monitoring serta evaluasi. Antara lain peningkatan Jalan Badegan-Tulung dengan nilai kontrak Rp5.493.098.000, peningkatan Jalan Kauman-Carangrejo dengan nilai kontrak Rp5.898.670.000, peningkatan Jalan Ngambakan-Sampung dan Sampung-Parang dengan nilai kontrak Rp6.246.092.000.

Kemudian, peningkatan Jalan Dengok-Karangan dengan nilai kontrak Rp5.583.535.000, peningkatan Jalan Sultan Agung dengan nilai kontrak Rp3.383.974.000, peningkatan Jalan Jaksa Agung-Aloon Aloon Utara dengan nilai kontrak Rp1.558.944.000. Peningkatan Jalan Semanding-Tempuran dengan nilai kontrak Rp4.700.000.000, peningkatan Jalan Mlarak-Pulung dengan nilai kontrak Rp7.819.649.000, dan peningkatan Jalan Pulung-Pudak dengan nilai kontrak Rp4.164.485.000.

Harun menyebut dalam kegiatan pemantauan tersebut Tim Satgassus didampingi Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Wakil Bupati Ponorogo Lisdyarita, Kadis PU Jamus Kunto, PPK Shintawati, Agus Setyo Budi, Sayidati Muslihah, Danang, Eko, derta seluruh jajaran Pemda Kabupaten Ponorogo. Kemudian, untuk tiap ruas jalan yang dilakukan monitoring dan evaluasi (monev), turut hadir para kontraktor yang bertanggung jawab melakukan perbaikan di antaranya CV Dua Bersaudara, CV Meliwis Putih, CV Sidodadi Makmur, CV Fajar Mulia dan CV Gempoer Jagating Bahurekso.

"Pada beberapa titik ruas jalan, tim menemukan retakan-retakan jalan yang harus diperbaiki oleh kontraktor selama masa pemeliharaan," ujar Harun.

Tim Satgassus Pencegahan Korupsi Polri berharap program PEN dapat terserap optimal, bermanfaat dan memberikan nilai tambah bagi pengguna jalan, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Ponorogo. Harun menyebut proyek peningkatan sembilan jalan ini, tergolong berhasil melancarkan program PEN.

"Hanya Satu yang realisasinya tidak mencapai 100 persen, yaitu pada proyek peningkatan Jalan Pulung-Pudak. Realisasi hanya mencapai 56,69 persen karena kontraktor kehabisan modal. Untuk delapan ruas jalan lainnya, pemanfaatannya tergolong optimal, sebab jalan yang dibangun merupakan jalan yang banyak dilalui sebagai jalur ekonomi serta aktivitas warga," ungkap Harun.

Dia mengatakan kegiatan pengawasan dan monev atas proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman PEN bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional yang sempat terpuruk karena covid-19. Harapannya, perekonomian masyarakat terus melaju cepat dan proyek-proyek yang ada bisa segera dimanfaatkan bila fisiknya telah diselesaikan.

"Demikian juga proyek-proyek yang sekiranya bisa menyerap tenaga-tenaga kerja lokal, dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya agar masyarakat ikut berpartisipasi dan mendapatkan penghasilan untuk menopang ekonomi," kata dia.

Menurut Harun, proyek-proyek ini harus tetap dilaksanakan secara proper dan tidak mengesampingkan mutu. Apalagi, kata dia, dilakukan dengan cara-cara korupsi, kolusi dan nepotisme.