Israel Bahas RUU Batalkan Perjanjian Oslo dan Tolak Negara Palestina

Tel Aviv: Komite menteri Israel dijadwalkan membahas rancangan undang-undang (RUU) pada Minggu, 10 Mei, yang bertujuan untuk membatalkan Perjanjian Oslo dan mencegah pembentukan Negara Palestina.

Laporan media Ibrani pada Sabtu menyebutkan bahwa Komite Menteri untuk Legislasi akan meninjau proposal yang berupaya mencabut perjanjian tahun 1993 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) tersebut.

Rancangan undang-undang ini diajukan oleh Wakil Ketua Knesset, Limor Son Har-Melech. Ia mengeklaim bahwa Perjanjian Oslo selama ini justru mendatangkan teror, alih-alih perdamaian, sehingga menurutnya diperlukan sebuah langkah koreksi nasional.

Har-Melech mengatakan melalui platform media sosial X bahwa pemerintah telah berjanji untuk mencegah berdirinya negara Palestina. Ia menegaskan kini saatnya untuk mendorong pemukiman di Wilayah A dan B serta membatalkan Perjanjian Oslo yang ia sebut sebagai bencana.

“Kami berjanji untuk mencegah pembentukan negara Palestina, dan sekarang saatnya untuk mendorong pemukiman di Wilayah A dan B serta membatalkan Perjanjian Oslo yang membawa bencana,” tulis Har-Melech, seperti dikutip Anadolu, pada Minggu, 10 Mei 2026.

Ia mendeskripsikan usulan legislasi tersebut sebagai langkah awal yang diperlukan untuk memperbaiki situasi secara menyeluruh. Di bawah kerangka kerja Oslo, Wilayah A dan B di Tepi Barat yang diduduki saat ini berada di bawah berbagai tingkat administrasi Otoritas Palestina.

Perjanjian Oslo, yang secara resmi dikenal sebagai Deklarasi Prinsip-Prinsip Pengaturan Pemerintahan Sendiri Sementara, ditandatangani di Washington pada 13 September 1993.

Kesepakatan bersejarah tersebut ditandatangani oleh mendiang Presiden Palestina Yasser Arafat dan mantan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin, dengan sponsor dari Presiden Amerika Serikat saat itu, Bill Clinton. (Kelvin Yurcel)

Baca juga:  Putin Tegaskan Dukungan Rusia bagi Pembentukan Negara Palestina