Pemprov Jateng Pastikan Pelayanan Publik Pemalang Berjalan Normal

Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno dalam Rapat Paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian, Semarang, Kamis (30/7/2026). ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng

Pemprov Jateng Pastikan Pelayanan Publik Pemalang Berjalan Normal

Whisnu Mardiansyah • 30 July 2026 19:32

Semarang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjamin kelancaran roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Pemalang tetap berjalan. Saat ini, Bupati Anom Widiyantoro resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menyatakan Pemprov Jateng segera menunjuk Wakil Bupati Pemalang, Nurkholes, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati guna mencegah kekosongan kepemimpinan di daerah tersebut.

"Insyaallah sudah ditandatangani, karena begitu ditetapkan (tersangka) harus tidak boleh ada kekosongan," kata Sumarno usai mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dalam Rapat Paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian, Semarang, seperti dilansir Antara, Kamis, 30 Juli 2026.

Ia menekankan prioritas utama pemerintah adalah memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu oleh persoalan hukum yang menimpa kepala daerah.

"Apa pun yang terjadi di pemerintah daerah, yang selalu menjadi catatan adalah jangan sampai mengganggu layanan kepada masyarakat," katanya.
 


Menurut Sumarno, Gubernur Jawa Tengah juga akan melakukan asesmen atau penilaian terhadap kondisi pemerintahan di Kabupaten Pemalang.

"Bahkan, kami dijadwalkan bertemu dengan Wakil Bupati Pemalang untuk memastikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya," katanya.

Menanggapi pertanyaan terkait maraknya kepala daerah yang kembali terjerat kasus korupsi, Sumarno mengingatkan pentingnya integritas dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin daerah.


Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Foto: Antara.


"Imbauannya tentu saja agar selalu mengedepankan masalah integritas. Integritas itu memang sesuatu yang diungkapkan gampang tetapi pelaksanaannya sulit sehingga itu lah yang harus kita ingatkan terus," katanya.

Sumarno mengungkapkan bahwa Pemprov Jateng selama ini terus bekerja sama dengan KPK dalam melakukan supervisi dan mengingatkan pemerintah kabupaten/kota mengenai titik-titik rawan tindak pidana korupsi.

"Pak Gubernur selalu mengajak KPK melakukan supervisi. Tolong teman-teman benar-benar menegakkan hal-hal yang selama ini sering diingatkan, terutama mitigasi risiko pada pengadaan barang dan jasa maupun praktik jual beli jabatan," katanya.

(Whisnu M)