Rehabilitasi Anak Berkebutuhan Khusus Gratis, Tapi Terkendala Akses

Jakarta: Pendampingan anak berkebutuhan khusus bukan hanya tugas orang tua, tapi seluruh pihak berperan penting. Meski Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah menggratiskan rehabilitasi anak berkebutuhan khusus, tapi akses masih menjadi masalah.

"Tapi namanya nggak ada transportasi, nggak ada on-cost, siapa yang mau berangkat ke rumah sakit," ujar Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Layanan AMPK) Kementerian Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Ciput Purwianti, usai taklimat media, di Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.

Ia menambahkan, anak berkebutuhan khusus di daerah paling terdampak. Selain transportasi, ketersediaan layanan rehabilitasi juga terbatas.

Ciput berharap, dunia usaha bisa turut berkontribusi dalam menyukseskan pelayanan anak berkebutuhan khusus. Di sisi lain, masyarakat juga bisa melakukan inovasi-inovasi dalam penyediaan transportasi bagi keluarga dengan anak berkebutuhan khusus yang kekurangan sumber daya.

Ilustrasi anak berkebutuhan khusus. Foto: Pexels

"Ada praktik baik di satu komunitas untuk memfasilitasi anggotanya itu dijadwal siapa yang giliran untuk rehabilitasi, ada yang punya kendaraan mereka mengantar jemput anak dan orang tuanya untuk menuju rumah sakit," tuturnya.

Stigma Masih Kuat

Ciput mengakui, stigma terhadap anak berkebutuhan khusus masih kuat di masyarakat. Alih-alih memberi rehabilitasi, orang tua justru menyembunyikan anak mereka.

"Alih-alih membawa anaknya untuk rehabilitasi itu justru di rumah saja misalnya," katanya. Ia meminta sesluruh pihak turut serta memberikan dukungan baik pada anak berkebutuhan khusus maupun keluarga. Ia juga meminta Forum Anak untuk terlibat dalam pendataan agar fasilitas yang sudah tersedia bisa diakses.

"Saya juga mau minta ke Forum Anak, sampai tingkat desa yuk mulai mendata anak-anak dengan kebutuhan khusus ini," tuturnya.