Gelombang Protes Iran Memanas, Pemerintah Ancam Perusuh dengan Hukuman Mati

Teheran: Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan komitmennya untuk melakukan perombakan ekonomi guna merespons gelombang protes yang telah berlangsung selama tiga pekan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara dengan televisi pemerintah pada Minggu kemarin.

Pezeshkian juga menegaskan pemerintah siap mendengarkan aspirasi warga terkait tekanan ekonomi yang kian berat. Namun, ia juga memberikan peringatan keras terhadap apa yang disebutnya sebagai perusuh dan elemen teroris yang memanfaatkan situasi untuk menciptakan kekacauan.

Menurut Pezeshkian, krisis yang terjadi merupakan bagian dari upaya destabilisasi yang didalangi oleh Israel dan Amerika Serikat. Ia mengklaim pihak asing telah melatih kelompok tertentu di dalam negeri untuk melakukan sabotase, termasuk serangan terhadap pasar dan rumah ibadah.

Aksi protes bermula dari mogok massal para pedagang di Grand Bazaar Teheran, menyusul depresiasi tajam mata uang rial dan lonjakan inflasi yang menekan daya beli masyarakat. Sejumlah pejabat senior mengakui kemarahan publik atas persoalan ekonomi sebagai hal yang wajar, namun menegaskan perlunya membedakan antara pengunjuk rasa damai dan kelompok bersenjata.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinan atas kekerasan yang menimpa pengunjuk rasa dan mendesak pemerintah Iran untuk menahan diri. Sementara itu, pemadaman internet secara nasional telah berlangsung lebih dari 72 jam. Kelompok pemantau menyebut langkah tersebut bertujuan membatasi koordinasi massa.

Media pemerintah melaporkan sedikitnya 109 personel keamanan tewas dalam kerusuhan. Hingga kini, otoritas Iran belum merilis angka resmi korban dari pihak demonstran.

Namun, aktivis oposisi di luar negeri mengklaim jumlah korban jiwa mencapai ratusan orang. Rekaman video dari fasilitas forensik di Kahrizak memperlihatkan puluhan kantong jenazah yang disebut sebagai korban bentrokan dengan elemen bersenjata.

Jaksa Agung Iran memperingatkan bahwa peserta kerusuhan dapat menghadapi hukuman mati. Di sisi lain, pemerintah menetapkan masa berkabung nasional selama tiga hari untuk menghormati personel keamanan yang disebut gugur melawan agresi Amerika Serikat dan Israel.

Sementara itu, di Washington, Presiden Donald Trump dilaporkan tengah mempertimbangkan berbagai opsi untuk menekan Iran, mulai dari perluasan sanksi hingga kemungkinan serangan militer dan siber. Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf merespons dengan ancaman balasan terhadap pangkalan dan kapal AS, serta wilayah Israel, jika Iran diserang.

Analis politik dari Johns Hopkins University, Vali Nasr, menilai kepemimpinan Iran saat ini merasa berada di bawah ancaman serius akibat apa yang dipersepsikan sebagai penetrasi elemen asing. Di sisi lain, aksi solidaritas terhadap pengunjuk rasa Iran dilaporkan terjadi di sejumlah kota besar dunia, termasuk London, Los Angeles, Paris, dan Berlin.

Di dalam negeri, otoritas Iran menyerukan demonstrasi tandingan pada Senin untuk mengecam intervensi AS dan Israel. Pemerintah juga memanggil Duta Besar Inggris di Teheran sebagai bentuk protes atas pernyataan pejabat London yang dinilai mencampuri urusan internal Iran. (Kelvin Yurcel)

Baca juga:  Presiden Iran Janji Atasi Krisis Ekonomi di Tengah Gelombang Protes Nasional