Dunia Usaha Berperan Penting Jaga Kualitas Udara dan Dorong Ekonomi Berkelanjutan

Jakarta: Bicara Udara bersama HHP Law Firm dan UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) menggelar forum dialog yang menekankan pentingnya peran dunia usaha dalam menjaga kualitas udara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Managing Partner HHP Law Firm Mita Guritno mengatakan para pelaku industri mesti memahami pengendalian polusi dan emisi bukan lagi sekadar kewajiban kepatuhan, melainkan bagian integral dari strategi bisnis jangka panjang.

Bicara Udara menilai, masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan perusahaan terkait hubungan antara polusi udara dan perubahan iklim. Padahal, keduanya memiliki dampak langsung terhadap keberlanjutan operasional bisnis, kesehatan masyarakat, serta stabilitas ekonomi secara luas.

"Industri menjadi penyumbang terbesar polusi udara di Jabodetabek, terutama di Kabupaten Bogor. Polusi udara menyebar melalui angin. Meskipun sumbernya ada di luar Jakarta, tapi polutan tetap bisa menyebar ke wilayah sekitarnya," ungkap Co-Founder Bicara Udara Ratna Kartadjoemena, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 23 April 2026.

Sementara itu, HHP Law Firm menekankan pentingnya pendekatan yang terstruktur dan berbasis regulasi agar inisiatif keberlanjutan selaras dengan tata kelola perusahaan dan mitigasi risiko jangka panjang.

Ditekankan lebih lanjut, pengendalian polusi industri di Jabodetabek bisa diprioritaskan pada tiga area utama yaitu konversi energi, penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, dan manajemen data kualitas udara yang terintegrasi.

"Program pengendalian polusi di Jabodetabek berpotensi menurunkan PM2.5 hingga 39,5 persen dengan investasi sekitar USD1,25 miliar dalam lima hingga sepuluh tahun, secara efektif melalui pengendalian polusi industri dan kendaraan berat berstandar Euro IV," terang Environmental Economist The World Bank Marissa Malahayati.
 

Baca juga: Pakai Masker! Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat Hari Ini

(Forum dialog yang digelar Bicara Udara bersama HHP Law Firm dan UN Global Compact Network Indonesia. Foto: Istimewa)
 

Di sisi lain, Senior Associate HHP Law Firm Rahadiyan Prasetya menegaskan peran pembiayaan berkelanjutan dalam mendorong pengendalian emisi dan peningkatan kualitas udara.

Ia menyampaikan sejak peluncuran Sustainability Line of Service pada 2024, HHP Law Firm telah mendampingi berbagai sustainability deals, termasuk green loans, sustainability linked loans, dan transition finance, dengan pendekatan hukum dan struktur transaksi yang kredibel serta selaras dengan standar ESG nasional dan internasional.

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, forum mendorong perusahaan untuk mulai mengintegrasikan isu kualitas udara dalam tata kelola perusahaan dan kerangka ESG secara lebih terukur dan sistematis.

"Ke depan, sinergi antara sektor swasta, regulator, dan organisasi masyarakat sipil diharapkan dapat mempercepat transisi menuju praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan," ucap Ratna menambahkan.