Skotlandia Didesak Terapkan Penuh Langkah Boikot dan Sanksi terhadap Israel

Edinburgh: Partai Scottish Greens mendesak Menteri Pertama Skotlandia John Swinney menerapkan sepenuhnya kebijakan boikot dan sanksi terhadap Israel dalam Programme for Government yang akan datang.

Desakan tersebut disampaikan Scottish Greens menjelang penyampaian program pemerintahan Swinney, menurut laporan media setempat pada Senin, 31 Agustus 2026.

“Programme for Government harus menjadi momentum perubahan. Kami membutuhkan komitmen yang jelas dan rencana untuk mengakhiri keterlibatan Skotlandia dalam pelanggaran sistematis terhadap warga Palestina,” kata MSP Scottish Greens Patrick Harvie, seperti dikutip surat kabar The National.

Scottish Greens sebelumnya berulang kali mendesak pemerintah Skotlandia menghentikan kontrak dengan perusahaan yang diidentifikasi Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Türk sebagai pihak yang terlibat dalam aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat.

Partai tersebut juga meminta pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih besar untuk mendukung gerakan Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) yang dipimpin Palestina.

Untuk itu, Scottish Greens mendorong pencabutan undang-undang era Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher yang membatasi penggunaan asal geografis sebagai dasar dalam keputusan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Harvie menilai pemerintah Skotlandia sejauh ini belum menerjemahkan pernyataan politiknya menjadi tindakan nyata.

“Jika sebuah perusahaan memperoleh keuntungan dari apartheid dan genosida, Pemerintah Skotlandia harus menggunakan setiap kewenangan yang dimilikinya untuk memastikan perusahaan tersebut tidak juga memperoleh keuntungan dari uang publik di Skotlandia,” ujarnya.

Harvie membandingkan kebijakan tersebut dengan respons pemerintah Skotlandia terhadap perang Rusia-Ukraina. Menurutnya, pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan panduan kepada perusahaan-perusahaan Skotlandia dan menegaskan bahwa sektor swasta memiliki tanggung jawab untuk merespons konflik tersebut.

“Pemerintah Skotlandia telah menunjukkan bahwa mereka dapat bertindak ketika memilih untuk melakukannya. Warga Palestina berhak mendapatkan hal yang sama,” katanya.

“Kita tidak bisa memiliki boikot yang hanya sebatas nama. Parlemen tidak memilih tindakan simbolis kosong. Setahun berlalu, Pemerintah Skotlandia harus bertindak,” tambah Harvie.

Pemerintah Skotlandia Bantah Tidak Bertindak

Pemerintah Skotlandia membantah tudingan bahwa pihaknya tidak mengambil langkah berarti terkait situasi di Gaza.

Seorang juru bicara pemerintah mengatakan Skotlandia merupakan salah satu pemerintahan yang pertama menyerukan gencatan senjata dan secara konsisten mengadvokasi perdamaian, keadilan, serta hak asasi manusia di Gaza.

Menurut pemerintah, pihaknya telah mengambil “tindakan paling langsung dan efektif” yang berada dalam kewenangannya untuk mendorong penyelesaian segera dan berkelanjutan serta mengakhiri penderitaan warga Palestina.

Desakan Scottish Greens selanjutnya akan diuji melalui Programme for Government yang akan menjadi acuan kebijakan pemerintahan Skotlandia ke depan.

Baca juga: Indonesia Desak OKI Bertindak Nyata Hadapi Israel di Wilayah Palestina