Bandara IMIP Morowali Tanpa Pengawasan Disebut Ancaman Serius Kedaulatan Negara

Jakarta: Pakar Hukum Pidana Universitas Tarumanegara (Untar), Hery Firmansyah, menyoroti kekosongan pengawasan Bea Cukai dan Imigrasi di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Hal itu, merupakan persoalan serius yang memunculkan kekhawatiran akan lemahnya kontrol negara pada titik-titik akses strategis.

Hery menegaskan negara semestinya menempatkan pengawasan maksimal pada seluruh pintu pergerakan manusia dan logistik. “Simpul daerah yang berbatasan langsung atau tidak langsung dengan wilayah luar tentu harus dilakukan penjagaan, termasuk pula fasilitas publik yang dapat digunakan sebagai akses keluar masuk orang atau barang,” ujar Hery dalam keterangan yang dikutip Rabu, 26 November 2025.

Ia menegaskan absennya petugas Bea Cukai dan Imigrasi sejak bandara itu beroperasi berdampak buruk. Sebab, membuka ruang terjadinya berbagai pelanggaran hukum.
 

“Tanpa keberadaan Bea Cukai maupun Imigrasi, potensi pelanggaran hukum hingga ancaman terhadap kedaulatan negara sangat besar,” kata Hery.

Kondisi tersebut, lanjutnya, dapat menjadi celah bagi tindak penyelundupan hingga aktivitas ilegal lain yang sulit terdeteksi.

“Bayangkan jika itu dimanfaatkan untuk tindak kejahatan. Dan mengapa baru saat ini dikoreksi? Apakah selama ini dibiarkan, bahkan bisa dimaknai sebagai pembiaran atau bagaimana?” tegasnya.

Ilustrasi bandara. Foto: Metrotvnews.com/Misbahol Munir

Hery juga menilai pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh, bukan hanya memasang petugas, tetapi memastikan seluruh sistem keamanan di bandara tersebut sesuai standar nasional.

“Negara harus mengambil peranan penting dalam melindungi seluruh warga negara dan sektor ekonomi yang dibuat oleh negara,” ujarnya.

Publik menyoroti Bandara IMIP Morowali. Khususnya, setelah terungkap bahwa fasilitas strategis tersebut beroperasi tanpa pengawasan Bea Cukai maupun Imigrasi sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.