Komisi I Minta Pengusutan Tuntas Bandara IMIP yang Beroperasi Tanpa Otoritas Resmi

Jakarta: Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh secara tegas mengecam bandara yang beroperasi tanpa pengawasan negara. Bandara itu berada di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah. 

Soleh menyebut keberadaan bandara tanpa pengawasan Bea Cukai, Imigrasi, maupun instansi penerbangan sebagai ancaman langsung. Terutama, terhadap integritas negara.

“Tidak ada bandara yang boleh beroperasi tanpa melibatkan negara. Jika ada bandara yang berjalan sendiri tanpa pengawasan pemerintah, itu sama saja dengan ada negara dalam negara. Hal seperti itu tidak boleh terjadi,” kata Oleh pada Rabu, 26 November 2025.

Anggota dari fraksi PKB itu menilai kondisi tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk kelalaian serius yang dapat mengganggu kedaulatan wilayah Indonesia.
 

Menurutnya, laporan bahwa tidak satu pun aparat pemerintah dapat masuk untuk melakukan pengawasan merupakan alarm bahaya.

“Bila tidak ada satu pun aparat pemerintah, baik otoritas penerbangan, Bea Cukai, maupun Imigrasi yang dapat masuk dan melakukan pengawasan di area bandara, itu pelanggaran prinsip dasar pengelolaan wilayah udara dan perbatasan negara,” tegasnya.

Atas situasi tersebut, Soleh mendesak pemerintah mengambil langkah tegas melalui kementerian terkait.

“Ini harus diusut tuntas. Pemerintah tidak boleh ragu untuk menindak tegas siapa pun yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa otoritas negara. Kedaulatan adalah harga mati,” katanya.

Ia menambahkan, beroperasinya bandara tanpa campur tangan negara juga dapat membuka ruang terjadinya berbagai tindak kejahatan yang tak dapat dimonitor.

“Keberadaan bandara tanpa pengawasan negara bukan hanya melanggar regulasi penerbangan sipil, tetapi juga berpotensi membuka celah ancaman keamanan nasional, termasuk penyelundupan barang, mobilitas orang tanpa kendali, serta aktivitas ilegal lain,” jelasnya.

Gedung DPR. Foto: Metro TV/Fachri Hafiez

Lebih jauh, Soleh menegaskan Komisi I DPR RI akan menindaklanjuti temuan ini. Yakni, dengan meminta laporan resmi dari kementerian terkait.

“Komisi I DPR RI akan meminta penjelasan resmi dari kementerian terkait, serta mempertimbangkan untuk melakukan kunjungan kerja ke Morowali guna memastikan situasi lapangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya.