Hadapi Kemarau dan El Nino 2026, Pemerintah Siapkan Langkah Strategis

Jakarta: Musim kemarau panjang selama 2026 diprediksi berlangsung panjang. Di sisi lain, fenomena El Nino berpotensi terjadi dan memperparah dampak musim kemarau.

"Jika El Nino terjadi bertepatan dengan musim kemarau, maka kemaraunya akan menjadi jauh lebih kering,” ujar Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, dalam keterangan resminya, Senin, 13 April 2026.

Ia menjelaskan, iklim global saat ini masih berada pada fase netral, dengan indeks ENSO (El Nino-Southern Oscillation) sekitar +0,28. Namun demikian, pada semester kedua 2026 kondisi tersebut diprakirakan berkembang menuju fase El Nino lemah hingga moderat dengan peluang 50–80 persen.

"Perlu dipahami bahwa kemarau dan El Nino itu adalah dua fenomena yang berbeda dan tidak selalu terjadi bersamaan. Kemarau tetap akan datang setiap tahun di Indonesia," ucapnya.

Antisipasi Kemarau dan El Nino

BMKG merekomendasikan sejumlah langkah strategis, antara lain respons antisipatif pada wilayah dengan potensi curah hujan rendah, penguatan manajemen waduk dan irigasi berbasis data, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, serta kampanye efisiensi penggunaan air dan energi.

Faisal menegaskan bahwa BMKG siap mendukung berbagai sektor pembangunan melalui penyediaan data dan informasi iklim terkini.

"BMKG tidak hanya mengurusi kebencanaan, tetapi juga mendukung berbagai sektor pembangunan seperti pertanian, perhubungan (darat, laut, dan udara), serta infrastruktur pekerjaan umum," jelasnya.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani. Foto BMKG

Ia menambahkan, dalam pengelolaan sumber daya air diperlukan keseimbangan agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan. Air tidak berlebih yang memicu banjir dan longsor, tetapi juga tidak kurang yang menyebabkan kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan.

"Semoga kita semua dapat bersatu dalam gerak langkah yang sama untuk mengantisipasi musim kemarau tahun 2026 yang datang lebih cepat dan lebih panjang ini," terangnya.

Strategi Kementerian PU

Plh. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Adenan Rasyid, menegaskan bahwa potensi kemarau panjang tahun 2026 merupakan tantangan serius yang harus direspons secara terintegrasi. Ia menambahkan bahwa dampak kekeringan akan dirasakan langsung pada berbagai sektor, mulai dari penurunan debit sungai dan volume waduk, gangguan pola tanam, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.

Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum mendorong sejumlah langkah konkret, salah satunya melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dengan BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan kementerian/lembaga terkait, guna memastikan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi dampak kemarau panjang.

"Kita tidak bisa menghindari kemarau, tetapi kita bisa memastikan dampaknya tidak berkembang menjadi krisis. Kecepatan antisipasi dan koordinasi menjadi kunci yang harus kita jaga bersama," ujar Adenan.