Gencatan Senjata AS-Iran, Apakah akan Bertahan Lama?

Jakarta: Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump secara mengejutkan mengumumkan gencatan senjata selama dua minggu dengan Iran. Keputusan ini diambil setelah kedua pihak bertempur selama lebih dari lima pekan sejak 28 Februari 2026.

Gencatan senjata tersebut diumumkan pada 7 April 2026, menyusul ultimatum Trump yang mengancam akan “menghancurkan satu peradaban” jika Selat Hormuz tidak segera dibuka dalam waktu 48 jam.

Namun, perlu diingat bahwa gencatan senjata ini bukanlah penghentian perang secara total. Muncul pertanyaan besar mengenai apakah kesepakatan ini akan bertahan lama dan apakah kedua belah pihak mampu mencapai konsensus untuk mengakhiri konflik sepenuhnya.
 

Kebingungan Menyelimuti Fragile Truce

Sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Presiden JD Vance—yang diprediksi akan memimpin delegasi AS di Islamabad—ia secara tepat menyebut gencatan senjata ini sebagai “gencatan senjata yang rapuh” (fragile truce).

Beberapa jam pertama setelah gencatan senjata dimulai diwarnai oleh kebingungan mengenai poin-poin yang telah disepakati. Trump menyatakan bahwa gencatan senjata ini didasarkan pada syarat bahwa Iran harus membuka kembali Selat Hormuz.

Sedangkan Iran tampak belum mundur dalam rencana mereka untuk memasang tarif di selat yang telah menjadi sumber sakit kepala Washington selama perang tersebut.

Selain itu, terdapat ketidakpastian mengenai sejauh mana Israel terikat oleh kesepakatan ini. Sharif menyatakan bahwa kesepakatan tersebut mencakup serangan Israel terhadap Iran serta di “Lebanon dan wilayah lainnya.”

Namun, Israel—yang bukan merupakan pihak langsung dalam diskusi gencatan senjata—membantah bahwa kesepakatan tersebut berlaku di Lebanon, sebuah posisi yang juga didukung oleh Gedung Putih.

Angkatan Udara Israel dilaporkan terus menyerang target-target Hizbullah, melancarkan serangan udara terbesar di Lebanon dan membunuh lebih dari 250 orang pada 8 April 2026 yang tampaknya memicu Iran untuk menutup kembali Selat Hormuz.

Pada saat yang sama, negara-negara Teluk melaporkan bahwa Iran terus melakukan serangan terhadap wilayah mereka. Sedangkan Iran sendiri melaporkan kilang minyak mereka di pulau Lavan diserang pihak yang belum diketahui.
 

Salah Satu Pihak Harus Melakukan Konsesi

Jika kedua pihak serius untuk mengakhiri konflik, maka salah satu pihak harus melakukan konsesi. Gedung Putih dalam konferensi pers pada 8 April 2026 menyatakan bahwa proposal 10 poin yang diajukan Iran sebelumnya "dibuang ke tempat sampah" oleh tim Trump.

Berikut adalah 10 poin yang dilaporkan oleh media Iran:

1. Penghentian total perang di Irak, Lebanon, dan Yaman.
2. Penghentian perang terhadap Iran secara penuh dan permanen tanpa batas waktu.
3. Mengakhiri seluruh konflik di kawasan secara menyeluruh.
4. Pembukaan kembali Selat Hormuz.
5. Penetapan protokol dan ketentuan untuk menjamin kebebasan serta keamanan navigasi di Selat Hormuz.
6. Pembayaran penuh kompensasi biaya rekonstruksi kepada Iran.
7. Komitmen penuh untuk mencabut sanksi terhadap Iran.
8. Pembebasan dana Iran dan aset-aset yang dibekukan oleh Amerika Serikat.
9. Iran berkomitmen penuh untuk tidak mengupayakan kepemilikan senjata nuklir apa pun.
10. Gencatan senjata segera berlaku di semua lini setelah persetujuan atas syarat-syarat di atas.

Seluruh tuntutan ini melampaui "garis merah" yang telah lama ditetapkan AS. Menyetujuinya akan mengharuskan Trump melakukan konsesi besar yang sulit diselaraskan dengan tujuan perang yang ia canangkan sendiri, yakni melenyapkan kemampuan Iran untuk mengancam tetangga-tetangganya dan Amerika Serikat.

Masa depan Selat Hormuz akan menjadi titik krusial. Pengakuan apa pun atas hak Iran untuk mengontrol lalu lintas melalui selat tersebut—yang terbuka hingga Operasi Epic Fury dimulai—akan dianggap sebagai kekalahan strategis bagi Amerika Serikat.

Sementara itu, AS sebelumnya dilaporkan mengajukan proposal 15 poin yang telah ditolak oleh Teheran. Poin-poin tersebut di antaranya:

1. Gencatan senjata selama satu bulan dan pembukaan Selat Hormuz.
2. Komitmen dari Iran untuk tidak pernah mengembangkan senjata nuklir serta pembongkaran fasilitas nuklirnya di Natanz, Isfahan, dan Fordow. Iran dilarang memperkaya uranium dan harus menyerahkan stok material pembuat senjata nuklir kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
3. Iran menghentikan dukungannya terhadap jaringan proksi regional seperti Hizbullah dan Hamas. Iran juga harus membatasi jumlah dan jangkauan rudal dalam arsenal militernya, serta menghentikan serangan terhadap fasilitas energi di negara-negara tetangga.
4. Sebagai imbalannya, AS dilaporkan bersedia mendukung penangguhan seluruh sanksi terhadap Iran serta mengakhiri mekanisme PBB yang memungkinkan sanksi diberlakukan kembali. AS juga akan mendukung pembangkit listrik di pembangkit nuklir sipil Bushehr.

Teheran sebelumnya telah berulang kali menegaskan bahwa mereka memiliki hak untuk pengayaan uranium. Negosiasi antara Washington dan Teheran terkait pengayaan nuklir dan program senjata nuklir sebelumnya tidak menemukan titik temu, dan justru berakhir dengan serangan AS-Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran sebelumnya, Ali Khamenei.
 

Baca Juga: Prajurit Gugur saat Misi UNIFIL, Ini Tugas dan Sejarah TNI di Lebanon

Proposal Trump pada 8 April 2026 yang menyarankan agar Amerika Serikat bergabung dengan Iran dalam sebuah "usaha patungan" (joint venture) untuk memungut tarif tol di selat tersebut juga menambah kemarahan pihak Iran.

"Akan ada banyak tindakan positif! Uang besar akan dihasilkan. Iran dapat memulai proses rekonstruksi. Kita akan memuat berbagai macam pasokan, dan hanya 'berada di sana' untuk memastikan semuanya berjalan baik. Saya merasa yakin itu akan terjadi," kata Trump dalam unggahannya.

Penyelesaian perang apa pun akan menuntut salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan konsesi pada poin-poin yang selama ini mereka anggap tidak dapat dinegosiasikan. Akibatnya, risiko berlanjutnya konflik, bahkan perluasannya, tetap membayangi kawasan.