5 Prioritas Kementerian PPPA Lindungi Perempuan dan Anak

Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berkomitmen memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak. Terdapat lima hal yang menjadi perhatian utama kementerian ke depan.

“Sekarang apa yang akan kami lakukan untuk melanjutkan kemajuan dan memperbaiki kekurangan tersebut? Ada lima hal yang akan menjadi perhatian kami ke depan,” ujar Menteri PPPA Arifah Fauzi di Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026.

Ia mengatakan prioritas pertama adalah memastikan korban kekerasan, baik perempuan maupun anak, semakin mudah memperoleh akses pertolongan yang cepat dan tepat. Pemerintah akan terus mendorong pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta membenahi kualitas pelayanannya.

“Saat ini masih ada empat provinsi dan 66 kabupaten dan kota yang belum memiliki UPTD perlindungan perempuan dan anak. Kami akan terus mendorong pembentukan layanan tersebut,” ujar Arifah.

Kementerian PPPA juga fokus pada upaya memastikan semakin banyak anak mendapatkan hak-hak dasar secara optimal. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengatasi isu kesehatan, pendidikan, pengasuhan, hingga penanganan pekerja anak.

“Kami ingin semakin banyak anak bisa tumbuh dengan sehat, bersekolah, hidup dengan aman, dan memiliki kesempatan untuk meraih cita-citanya,” ujar Arifah.

Prioritas ketiga ditujukan untuk membuka kesempatan yang jauh lebih luas bagi kaum perempuan. Arifah menegaskan komitmennya untuk membantu peningkatan kapasitas serta memperluas akses peluang ekonomi agar perempuan semakin mandiri.


Kementerian PPPA paparkan lima prioritas perlindungan perempuan dan anak. Foto: Metrotvnews.com/Arini Noviawati Gunawan.

Selanjutnya adalah memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi yang kuat dengan seluruh elemen daerah sangat dibutuhkan agar program perlindungan dan pemberdayaan semakin dekat dengan warga.

Terakhir, Arifah menegaskan untuk memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata. Ia menyebutkan Kementerian PPPA akan terus membenahi sistem evaluasi agar setiap kegiatan yang berjalan dapat terukur dampaknya bagi masyarakat.

“Kami ingin mengetahui bukan hanya kegiatan apa yang sudah dilaksanakan, tetapi juga siapa yang mendapatkan manfaat dan perubahan apa yang terjadi, agar program yang sudah baik dapat diperluas, sementara yang belum berhasil bisa segera diperbaiki,” ujar Arifah.


(Metrotvnews.com/Arini Noviawati Gunawan)