BGN Siapkan Aturan hingga Penyesuaian Anggaran MBG di Wilayah 3T

Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mematangkan regulasi khusus yang mengatur pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Kebijakan ini dirumuskan mengingat karakteristik geografis serta tingkat kesulitan logistik di daerah tersebut berbeda dengan kawasan perkotaan.

“Untuk 3T ini kami saat ini sedang menggodok satu aturan terkait 3T. Jadi, MBG untuk wilayah 3T itu tidak bisa di-treatment sama seperti di tempat lain,” kata Kepala BGN Sudaryono di Jakarta Selatan, Kamis, 29 Oktober 2026.

Menurut Sudaryono, perbedaan karakteristik tersebut membuat model operasional unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah 3T akan disesuaikan dengan jumlah populasi sasaran yang relatif terbatas dan tersebar. Penyesuaian skema ini dilakukan agar operasional dapur pelayanan di wilayah terpencil tetap berjalan secara optimal.

“Bisa jadi dapur itu hanya melayani 300, melayani 400. Tidak mungkin dibayar dengan Rp2.000 per ompreng, karena enggak akan lunas itu bangun dapurnya, sehingga kami sedang menyiapkan aturan lagi sinkronisasi dengan Kementerian Keuangan,” kata Sudaryono.

Penyesuaian juga berlaku pada komponen nominal anggaran, mengingat biaya logistik di daerah 3T jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Kebijakan pembiayaan tersebut dirancang sesuai tingkat kesulitan distribusi di lapangan.

“Enggak mungkin Rp15.000 satu menu diberikan di Papua, enggak mungkin. Itu, jadi Rp15.000 itu untuk wilayah aglomerasi yang normal, untuk wilayah 3T nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian yang tidak mungkin disamakan seperti di Jakarta,” ujar Sudaryono.

Selain anggaran, BGN mengkaji metode penyajian makanan yang lebih praktis dan tahan lama untuk mengatasi kendala pasokan bahan segar. Pendekatan ini disiapkan agar distribusi logistik pangan di wilayah terluar tetap berjalan lancar.

“Maka, kami sedang mengkaji di internal, itu kemudian bagaimana daerah 3T itu makanannya bisa jadi makanan yang pack. Makanan setengah jadi itu loh,” ucap Sudaryono.


Ilustrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: dok. Humas BGN.

Sudaryono menambahkan, inovasi pengemasan pangan dirancang menyerupai produk siap olah higienis tanpa mengabaikan standar gizi yang telah ditetapkan. Langkah ini diambil karena mendatangkan bahan mentah segar ke wilayah 3T memiliki tantangan geografis yang cukup tinggi.

“Yang enggak harus frozen, yang, tahu kan yang dimarinasi, apa? Kan ada tuh, kalau di minimarket itu kan ada, misalnya, telur rebus yang diplastikin itu. Jadi, kami sedang mengkaji, karena untuk mendatangkan bahan mentah ke situ juga enggak mudah,” terang Sudaryono.

(Metrotvnews.com/Afifah Alfina)