Indonesia Siapkan Pembiayaan Jangka Panjang untuk 13 Taman Nasional

Jakarta: Pemerintah Indonesia menyiapkan skema pembiayaan konservasi jangka panjang untuk 13 taman nasional prioritas dan dua lanskap konservasi spesies ikonik. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan wadah investasi konservasi nasional yang dirancang menghimpun pendanaan dari pemerintah, filantropi, lembaga keuangan, hingga sektor swasta.

“Indonesia tidak sekadar mencari tambahan dana untuk konservasi. Kita membutuhkan pembiayaan jangka panjang agar perlindungan alam dapat terus berjalan,” kata Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional Hashim S. Djojohadikusumo yang juga Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 20 November 2026.

Rencana tersebut dipaparkan dalam Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Senin, 9 November 2026. Hashim mengatakan, Indonesia membutuhkan sistem pembiayaan berkelanjutan untuk memastikan perlindungan kawasan konservasi dapat berjalan dalam jangka panjang. Pasalnya, 57 taman nasional di Indonesia menjadi habitat berbagai spesies yang terancam punah.

Menurut Hashim, pemerintah berupaya memperluas kolaborasi antara pemerintah, filantropi, dan sektor swasta untuk mendukung perlindungan taman nasional, spesies ikonik, serta lanskap prioritas. Keberhasilan skema tersebut, lanjut Hashim, harus tercermin dari terjaganya ekosistem dan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi.

Satgas saat ini tengah menyusun dokumen White Paper Pembiayaan Konservasi Indonesia yang memuat peta jalan pembentukan national conservation investment vehicle atau wadah investasi konservasi nasional. Instrumen tersebut dirancang untuk menghimpun, mengagregasi, dan menyalurkan modal dari berbagai sumber pendanaan.

Dokumen itu sebelumnya telah dikonsultasikan secara nasional pada 2 November 2026 dengan melibatkan organisasi nonpemerintah, masyarakat sipil, pemerintah, korporasi, dan ahli konservasi. Pembahasan kemudian diperluas melalui konsultasi internasional di COP31 guna memperoleh masukan dari berbagai mitra pembangunan.

Selain memperkuat pendanaan, wadah investasi tersebut diharapkan dapat mendorong kemandirian pendapatan di tingkat pengelolaan taman nasional. Sejumlah sumber pendapatan yang disiapkan antara lain ekowisata, kemitraan strategis, dan pengembangan model bisnis berkelanjutan.

Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional Hashim S. Djojohadikusumo. Foto: ANTARA.

Dalam sesi panel di COP31, Satgas juga memaparkan sejumlah instrumen pembiayaan inovatif yang mengacu pada praktik global. Skema tersebut meliputi kredit keanekaragaman hayati atau Biodiversity Credit Framework, pendanaan permanen berbasis proyek atau Project Finance for Permanence (PFP), serta obligasi konservasi satwa liar atau Wildlife Conservation Bonds.

Pemerintah turut mempertimbangkan pembiayaan berbasis hasil (outcome-based finance) dengan merujuk pada keberhasilan model perlindungan spesies melalui Rhino Bond.

Sementara itu, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan pengembangan pembiayaan inovatif tidak akan mengubah kewenangan negara dalam pengelolaan taman nasional. Konservasi tetap menjadi tujuan utama pengelolaan kawasan tersebut.

“Taman nasional Indonesia tetap berada di bawah kewenangan negara, dengan konservasi sebagai tujuan utamanya. Pemerintah tetap bertanggung jawab atas prioritas konservasi, keputusan pengelolaan, dan pengawasan,” ujar Rohmat.

Rohmat menjelaskan, Kementerian Kehutanan memprioritaskan pembentukan arsitektur pembiayaan yang kredibel, pengembangan instrumen yang memberikan manfaat konservasi, reformasi regulasi dan fleksibilitas keuangan, serta penguatan sumber daya manusia dan kapasitas pengelolaan.

Salah satu agenda yang disiapkan ialah transformasi Badan Layanan Umum (BLU) di empat taman nasional, yakni Komodo, Bromo Tengger Semeru, Gunung Rinjani, dan Way Kambas. Pelaksanaannya tetap mengikuti mekanisme dan proses persetujuan yang berlaku.

CEO WWF Indonesia sekaligus anggota Satgas Aditya Bayunanda menyambut positif langkah pemerintah membangun arsitektur pembiayaan konservasi tersebut. Menurut dia, pendekatan terstruktur dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah, lembaga keuangan, korporasi, dan mitra global.

“Kami melihat adanya sinyal positif yang sangat kuat dari pendekatan terstruktur yang diambil Indonesia,” kata Aditya.

Ia menilai kolaborasi tersebut berpotensi mengubah pola pendanaan konservasi yang selama ini bertumpu pada kegiatan amal menjadi model berbasis investasi untuk mendukung ekonomi positif-alam (nature-positive economy).

Sejumlah mitra internasional turut mengikuti pembahasan tersebut, antara lain Bezos Earth Fund, Enduring Earth, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), serta perwakilan Pemerintah Inggris.

Melalui momentum COP31, pemerintah mengajak lembaga keuangan, filantropi, dan sektor swasta global terlibat dalam pengembangan ekosistem pembiayaan konservasi nasional. Skema tersebut diharapkan menjadi landasan pendanaan jangka panjang untuk menjaga keanekaragaman hayati Indonesia sekaligus memperkuat pengelolaan kawasan konservasi.