Transparansi dan Kepastian Hukum Upah Minimum 2027 Dinilai Penting

Ilustrasi rupiah. Foto: Pexels.

Transparansi dan Kepastian Hukum Upah Minimum 2027 Dinilai Penting

Fachri Audhia Hafiez • 19 November 2026 18:35

Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menekankan pentingnya penerapan regulasi yang konsisten dan transparan dalam proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027. Kebijakan pengupahan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan tersebut dinilai harus mampu memberikan perlindungan bagi pekerja sekaligus kepastian bagi iklim usaha.

"Yang diperlukan adalah implementasi yang konsisten, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun dunia usaha," kata Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Subchan Gatot, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
 


Sementara itu, pemerintah mulai mematangkan mekanisme penetapan Upah Minimum 2027 dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja, kondisi ekonomi, serta keberlangsungan dunia usaha. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa ketentuan pengupahan diatur dalam Pasal 137 hingga Pasal 139 UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Dalam beleid tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Adapun penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur masing-masing.

Yassierli menyebut penghitungan upah minimum bertumpu pada tiga aspek utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan. Formula penghitungannya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.


(Ilustrasi. Foto: Dok MI)

"Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak," ujar Yassierli dalam sosialisasi mekanisme penetapan upah minimum bersama Kementerian Dalam Negeri, Senin, 16 November 2026.

Pemerintah juga telah menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), yang mencakup komponen makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

Melalui penerapan aturan baru ini, penetapan upah minimum diharapkan berjalan berdasarkan indikator yang terukur dan akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam Dewan Pengupahan menjadi krusial, diiringi keterbukaan pemerintah daerah dalam menyampaikan dasar perhitungan agar kebijakan Upah Minimum 2027 menjaga daya beli pekerja sekaligus keberlanjutan kesempatan kerja.

(Fachri Audhia Hafiez)