Ilustrasi uang. Dok. Pexels
Pembahasan UMP DKI 2027 Rampung
Nattasya Amani Vrazeti • 19 November 2026 16:53
Jakarta: Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 rampung. Perampungan dalam sidang pembahasan UMP.
“Kalau sidang pembahasannya kan sudah selesai. Tinggal rekomendasi disampaikan ke Bapak (Gubernur DKI Pramono Anung). Tinggal menunggu saja nanti prosesnya ditetapkan, disampaikan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DKI Jakarta, Syaripudin saat dihubungi, Kamis, 19 November 2026.
Baca Juga :
Daftar UMP 2026 di 38 Provinsi Indonesia
Syaripudin memastikan pembahasan telah menghasilkan rekomendasi yang selanjutnya menjadi bahan bagi Gubernur untuk menetapkan UMP DKI Jakarta 2027.
“Yang jelas sudah ada rekomendasi disampaikan. Nanti tinggal tunggu saja ditetapkan, disampaikan. Sudah berproses kok,” ujar Syaripudin.
Saat ditanya mengenai usulan kenaikan UMP dari kalangan buruh yang disebut mencapai 6,3 persen, Syaripudin tidak mengungkap besaran angka yang dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan.
(1).jpg)
Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Ia menjelaskan, masing-masing pihak memiliki perhitungan dan usulan tersendiri. Termasuk buruh, pengusaha, serta pemerintah. Usulan tersebut kemudian dirangkum dalam rekomendasi Dewan Pengupahan.
“Maaf, ada perhitungan alfanya kan. Iya, mereka biasa mengusulkan. Pengusaha juga punya usulan. Pemerintah juga kan bisa memberikan pandangan juga seperti itu,” kata Syaripudin.
Syaripudin mengatakan seluruh usulan tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan sebelum rekomendasi disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta.
“Makanya nanti kan semua dirangkum dalam sebuah rekomendasi Dewan Pengupahan kepada Pak Gubernur. Itu saja intinya itu,” ujar Syaripudin.
Sebelumnya, pembahasan UMP DKI Jakarta 2027 ditargetkan rampung pekan ini. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan waktu kepada unsur buruh, pengusaha, dan pemerintah daerah untuk mencapai kesepakatan besaran kenaikan upah.
"Saya memberikan batas waktu sampai dengan hari Jumat besok, (20 November 2026) untuk segera diselesaikan," ucap Pramono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 18 November 2026.