Daftar UMP 2026 di 38 Provinsi Indonesia

Ilustrasi uang. Dok. Pexels

Daftar UMP 2026 di 38 Provinsi Indonesia

Gervin Nathaniel Purba • 18 November 2026 16:51

Jakarta: Pemerintah daerah (Pemda) telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebagai batas upah terendah bagi pekerja di masing-masing wilayah. Penetapan UMP dilakukan melalui Surat Keputusan Gubernur dan menjadi acuan bagi perusahaan dalam menyusun kebijakan pengupahan.
 
DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan UMP tertinggi, yakni Rp5,72 juta per bulan. Sementara itu, UMP terendah berada di Jawa Barat sebesar Rp2,31 juta per bulan.
 

Formula Baru Perhitungan UMP 2026

 

Mulai 2026, pemerintah menerapkan formula baru penghitungan UMP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Formula tersebut menggunakan tiga komponen, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai alfa.
 
Rumus penghitungan UMP 2026 adalah: Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × Alfa)
 
Nilai alfa ditetapkan pada rentang 0,5 hingga 0,9. Angka ini lebih tinggi dibandingkan ketentuan sebelumnya dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 yang menggunakan rentang 0,1 hingga 0,3. Semakin tinggi nilai alfa yang ditetapkan pemerintah daerah, semakin besar kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap kenaikan upah minimum.

 
 

Daftar UMP 2026 di Indonesia

 

Berikut daftar besaran UMP 2026:

 

  1. Aceh: belum mengumumkan UMP 2026. UMP 2025 sebesar Rp3.685.616.
  2. Sumatera Utara: Rp3.228.949.
  3. Sumatera Barat: Rp3.182.955.
  4. Riau: Rp3.780.495.
  5. Jambi: Rp3.471.497.
  6. Sumatera Selatan: Rp3.942.963.
  7. Bengkulu: Rp2.827.250.
  8. Lampung: Rp3.047.734.
  9. Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000.
  10. Kepulauan Riau: Rp3.879.520.
  11. DKI Jakarta: Rp5.729.876.
  12. Jawa Barat: Rp2.317.601.
  13. Jawa Tengah: Rp2.327.386.
  14. DI Yogyakarta: Rp2.417.495.
  15. Jawa Timur: Rp2.446.880.
  16. Banten: 3.100.881
  17. Bali: Rp3.207.459.
  18. Nusa Tenggara Barat: Rp2.673.861.
  19. Nusa Tenggara Timur: Rp2.455.898.
  20. Kalimantan Barat: Rp3.054.552.
  21. Kalimantan Tengah: Rp3.686.138.
  22. Kalimantan Selatan: Rp3.725.000.
  23. Kalimantan Timur: Rp3.762.431.
  24. Kalimantan Utara: Rp3.775.243.
  25. Sulawesi Utara: Rp4.002.630.
  26. Sulawesi Tengah: Rp3.179.565.
  27. Sulawesi Selatan: Rp3.921.088.
  28. Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496.
  29. Gorontalo: Rp3.405.144.
  30. Sulawesi Barat: Rp3.315.934.
  31. Maluku: Rp3.334.490.
  32. Maluku Utara: Rp3.510.240.
  33. Papua: Rp4.436.283.
  34. Papua Barat: 3.841.000
  35. Papua Tengah: Rp4.285.848.
  36. Papua Pegunungan: Rp4.508.714.
  37. Papua Selatan: Rp4.508.100.
  38. Papua Barat Daya: Rp3.766.000.

 

UMP 2027

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah melakukan sosialisasi dan koordinasi bersama para gubernur, bupati, serta walikota terkait penetapan upah minimum 2027 pada 16 November 2026. Langkah tersebut dilakukan menjelang batas waktu penetapan upah minimum provinsi (UMP) pada 21 November 2026.
 
Selain itu, Kemnaker juga telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan para kepala dinas pada 13 November 2026.
 
"Terkait penetapan upah minimum 2027, kami sudah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan para kepala dinas pada 13 November," ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat ditemui di kantornya, Selasa, 17 November 2026.
 
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pihaknya telah menyampaikan surat edaran yang berisi data-data terkait ekonomi dan ketenagakerjaan. Surat tersebut menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menentukan upah minimum sektoral serta memperkirakan besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
 
Yassierli menjelaskan, pemerintah daerah memiliki waktu lima hari setelah batas penetapan UMP pada 21 November untuk menetapkan upah minimum sektoral provinsi. Sementara itu, batas waktu penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) jatuh pada 25 November 2026, dengan tambahan lima hari untuk penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota.
 
Meski demikian, Yassierli menegaskan gubernur wajib menetapkan UMP dan upah minimum sektoral provinsi. Sementara itu, penetapan UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota bersifat tidak wajib atau dapat ditetapkan oleh gubernur. (Hasri Khairunnisa)
 

(Gervin Nathaniel Purba)