Pemerintah Atur Tunjangan ASN Penata Perizinan

Rapat Koordinasi Nasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Foto: Istimewa

Pemerintah Atur Tunjangan ASN Penata Perizinan

M Sholahadhin Azhar • 18 November 2026 19:41

Jakarta: Pemerintah mengatur tunjangan bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk jabatan fungsional tertentu. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2026 yang mengatur tunjangan jabatan bagi para ASN tersebut.

"Ada kabar gembira terkait peningkatan kesejahteraan bagi para ASN, khususnya yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Perizinan," kata Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, La Ode Ahmad Pidana Bolombo, di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Hal itu diungkap La Ode saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kawasan Jakarta Pusat, Rabu, 18 November 2026. La Ode mengatakan, kebijakan tersebut bentuk apresiasi pemerintah.

"Sebagai bentuk apresiasi sekaligus dukungan terhadap profesionalisme dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan di daerah," kata La Ode.
 


Dalam kesempatan tersebut, La Ode juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan PTSP sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, PTSP bukan sekadar tempat mengurus dokumen perizinan, melainkan menjadi wajah pertama pemerintah di mata masyarakat dan investor.

"PTSP bukan sekadar loket. PTSP adalah gerbang investasi daerah. Dulu, warga harus keliling lima kantor untuk satu izin. Sekarang, cukup satu pintu," kata La Ode.

Dia menegaskan, penguatan PTSP harus diikuti dengan kepastian waktu, biaya, hukum, serta persyaratan dalam proses perizinan. Hal ini penting agar para pelaku usaha memiliki kepercayaan untuk berinvestasi dan mengembangkan bisnisnya.

La Ode menyebut terdapat empat kepastian yang harus diberikan PTSP kepada masyarakat dan investor. Yakni kepastian waktu dengan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas; kepastian biaya melalui sistem OSS; kepastian hukum melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin yang sah; serta kepastian persyaratan yang tidak berubah-ubah.

"Kalau empat ini terpenuhi, UMKM berani buka usaha, berani pinjam modal ke bank, berani rekrut karyawan," kata La Ode.

Dia juga mengungkapkan, berdasarkan capaian 2026, sebanyak 76 persen kinerja PTSP dan Pelayanan Perizinan Berusaha (PPB) berkategori baik dan sangat baik. Selain itu, terdapat 313 Mal Pelayanan Publik (MPP), dengan 211 MPP Digital siap memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, La Ode membeberkan 95 persen pengaduan pelayanan publik telah ditindaklanjuti. La Ode menargetkan realisasi investasi pada 2026 meningkat 25 persen. Pemerintah juga menargetkan 80 persen izin dapat diterbitkan dalam waktu kurang dari tujuh hari dan seluruh layanan perizinan terintegrasi melalui sistem Online Single Submission (OSS).


Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, La Ode Ahmad Pidana Bolombo. Foto: Istimewa

"Data kita menunjukkan tren investasi terus naik. Target kita tahun 2026: realisasi investasi naik 25 persen, dengan 80 persen izin terbit di bawah tujuh hari," kata La Ode.

La Ode menambahkan, pemerataan investasi juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di perkotaan. Dia mengungkapkan, pada 2025 sebanyak 51,3 persen investasi berada di luar Pulau Jawa dengan nilai mencapai Rp991,2 triliun. Sementara itu hingga September 2026, realisasi investasi tercatat mencapai Rp1.539,2 triliun atau 75,4 persen dari target.

"Investasi tidak boleh hanya menumpuk di kota. Kalau hanya di kota, ketimpangan akan semakin lebar," kata La Ode.

Karena itu, dia mendorong pemerintah daerah memperkuat layanan PTSP melalui digitalisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan jemput bola hingga ke desa dan wilayah terpencil.

"Jangan tunggu warga datang, kita yang datang," pungkas La Ode.

(M Sholahadhin Azhar)