BGN Perluas Penerapan MBG Prasmanan dengan Standar Ketat

Ilustrasi-Sejumlah anak tampak bergiliran mengambil jatah makanan program makan bergizi gratis (MBG) secara prasmanan yang mulai dilakukan uji coba di SD Kanisius Kauman Jepara, Jawa Tengah, Kamis (8/10/2026). ANTARA/HO. Humas Pemkab Jepara.

BGN Perluas Penerapan MBG Prasmanan dengan Standar Ketat

Lukman Diah Sari • 20 November 2026 16:09

Jambi: Badan Gizi Nasional (BGN) memperluas implementasi penyajian Makan Bergizi Gratis (MBG) secara prasmanan dari 66 menjadi 200 pelaksanaan setelah melewati tahap uji coba. Program tersebut kini juga telah menarik sekitar 1.600 pendaftar.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan perluasan MBG prasmanan dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan kesiapan penyelenggara serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP). Hal itu ia sampaikan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat, 20 November 2026.

"Sudah bagus. Ini kita lagi dari piloting ke implementasi. Kita tingkatkan dari kemarin 66 sudah sampai dengan sekarang sudah ada 200, terus yang daftar sudah ada 1.600," ujar Sudaryono.

Menurut Sudaryono, penerapan pola prasmanan tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa persiapan. Setiap penyelenggara yang ingin menerapkan pola tersebut wajib melaporkan rencananya kepada BGN serta mengikuti pelatihan terlebih dahulu agar memahami mekanisme dan standar pelaksanaan yang benar.

Kepala BGN Sudaryono saat sidak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi. Foto: Dok. BGN.

Langkah ini diperlukan untuk menjamin keamanan pangan, kebersihan, dan kualitas makanan yang diterima penerima manfaat.

"MBG prasmanan itu bukan berarti silakan langsung dikerjakan. Orang yang ingin membuka MBG prasmanan harus lapor dulu ke BGN, harus mendapatkan training yang benar, baru boleh melaksanakan MBG prasmanan," jelas Sudaryono.

Sudaryono menegaskan BGN tidak ingin perluasan program justru memicu persoalan baru akibat kurangnya pemahaman penyelenggara terhadap SOP. Meski pendekatan bertahap membuat proses perluasan berjalan sedikit lebih lambat, ia menilai kepastian kualitas dan kepatuhan prosedur harus menjadi prioritas utama.

"Memang agak sedikit lebih lambat, tetapi kita lebih baik lambat tapi pasti daripada cepat-cepat sembrono, terus nanti jadi masalah di kemudian hari," pungkas Sudaryono.

(Lukman Diah Sari)