Cegah Polemik, Menteri Diminta Jaga Komunikasi di Hadapan Publik

Jakarta: Pakar komunikasi politik Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo menilai menteri atau pejabat negara harus menjaga etika dan komunikasi di hadapan publik. Jika kurang terkontrol, gaya komunikasi yang kurang hati-hati bisa menimbulkan persepsi negatif dan berpotensi mempengaruhi citra pemerintahan.

"Pejabat publik adalah representasi pemerintah. Jika komunikasinya memicu polemik, dampaknya bisa luas, yakni kebingungan publik, polarisasi opini, dan melemahnya legitimasi pemerintah," kata Suko dikutip dari Media Indonesia, Rabu, 10 September 2025.

Suko menyatakan komunikasi publik yang buruk berdampak pada meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat pemerintah. Dampak dominonya ialah efektivitas kebijakan pemerintah bakal terganggu. 

Maka dari itu, ia menilai komunikasi publik harus dikelola secara cermat untuk membangun dialog konstruktif dan memperkuat kepercayaan. Ia mengatakan prinsip utama dalam komunikasi publik yang etis itu meliputi kejujuran, kejelasan, sensivitas, serta pengendalian emosi. 
 

Baca juga: Editorial Media Indonesia: Berhenti Suka-Suka Bicara

"Ikhwal mendasar terutama pada gaya yang umum saja tidak over dan dengan Bahasa yang dapat dipahami publik.  Maka memang dalam pernyataan-pernyataannya seorang pejabat public harus berhati-hati agar tak menimbulkan kontroversi," ujar Suko.

Komunikasi pejabat publik disorot. Salah satunya respons Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait tuntutan 17+8.

Purbaya pun menyampaikan permintaan maaf. Ia mengakui salah bicara dan menyebut pernyataan tersebut menjadi pelajaran penting baginya.

"Kalau kemarin saya salah ngomong, saya minta maaf dan kalau saya salah, saya perbaiki," ujarnya, dikutip dari Metro Siang, Metro TV, Selasa, 9 September 2025