Berbicara dari Pusat Penahanan AS, Mahmoud Khalil: Saya adalah Tahanan Politik

Washington: Mahmoud Khalil, seorang aktivis Palestina dan lulusan Universitas Columbia, mengecam penangkapannya dan mengkritik kondisi di fasilitas penahanan imigrasi Amerika Serikat. Dalam sebuah surat yang dipublikasikan pada Selasa, 18 Maret, ia menyebut dirinya sebagai "tahanan politik."

"Nama saya Mahmoud Khalil dan saya adalah tahanan politik. Saya menulis surat ini dari fasilitas penahanan di Louisiana, tempat saya menjalani hari-hari panjang menyaksikan berbagai ketidakadilan sunyi yang menimpa banyak orang yang tidak mendapat perlindungan hukum," tulis Khalil dalam suratnya, seperti dikutip Anadolu Agency, Rabu, 19 Maret 2025.

Khalil ditangkap pada 8 Maret oleh agen Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) tanpa surat perintah. Penangkapan terjadi ketika ia dan istrinya, Noor Abdalla, yang sedang hamil delapan bulan, baru saja kembali dari makan malam.

Menurut rekaman video yang dirilis keluarganya pada Jumat, petugas tidak memberikan penjelasan rinci mengenai alasan penangkapan tersebut.

Tudingan Tanpa Bukti

Pemerintahan Trump menuduh Khalil terlibat dalam "kegiatan yang selaras dengan Hamas," meskipun hingga kini belum ada bukti yang disampaikan secara publik. Khalil saat ini ditahan di fasilitas Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) di Louisiana.

Dalam suratnya, Khalil mengaitkan penahanannya dengan aktivitasnya membela kebebasan Palestina dan mengecam kekerasan Israel di Gaza.

"Penangkapan saya merupakan konsekuensi langsung dari penggunaan hak kebebasan berpendapat saat saya menyerukan kebebasan bagi Palestina dan diakhirinya genosida di Gaza, yang kembali berlangsung dengan intensitas penuh Senin malam," tulisnya.

"Menjadi tanggung jawab moral kita untuk terus memperjuangkan kebebasan mereka secara penuh,” lanjutnya.

Khalil juga menyampaikan bahwa dirinya lahir di kamp pengungsi Palestina di Suriah dari keluarga yang terusir dari tanah mereka sejak peristiwa Nakba tahun 1948.

Kecaman Terhadap Pemerintah AS dan Universitas Columbia

Khalil membandingkan situasinya di AS dengan kebijakan penahanan administratif Israel, di mana warga Palestina sering kali ditahan tanpa melalui proses peradilan. Ia menuding baik pemerintahan Biden maupun Trump telah melanggengkan rasisme terhadap Palestina, terutama melalui dukungan mereka terhadap operasi militer Israel di Gaza.

Selain itu, Khalil juga menuduh Universitas Columbia menargetkannya karena aktivitas politiknya. Khalil menyatakan bahwa kampus tersebut membentuk "lembaga disipliner otoriter baru" untuk menghindari proses hukum yang adil dan membungkam mahasiswa yang mengkritik Israel.

"Jika ada hal yang membuktikan kekuatan gerakan mahasiswa dalam mengubah opini publik menuju pembebasan Palestina, maka penahanan saya adalah buktinya," ujarnya.

Saat ini, Khalil menunggu keputusan hukum yang tidak hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga masa depan istrinya yang tengah mengandung anak pertama mereka.

"Saya berharap dapat bebas dan menyaksikan kelahiran anak pertama saya," tutupnya dalam surat tersebut.

Khalil menyerukan solidaritas yang lebih luas di kalangan mahasiswa, aktivis, dan pejabat terpilih untuk membela hak berpendapat dan memperjuangkan kebebasan Palestina. (Muhammad Reyhansyah)

Baca juga:  Penahanan Aktivis pro-Palestina Mahmoud Khalil, Bukti Nyata Rasisme AS?