Wamenham di Sidang PBB: Agresi Militer Merupakan Penodaan Fondasi Hukum Internasional

Jakarta: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham), Mugiyanto, mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam menyampaikan pernyataan dalam Sidang ke-60 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa serangan terhadap rakyat Palestina serta tindakan agresi terhadap negara berdaulat lainnya merupakan penodaan total terhadap fondasi hukum internasional.

Mugiyanto menyampaikan keprihatinan mendalam atas penderitaan rakyat Palestina yang terus dirampas hak-hak dasarnya di tanah sendiri. Laporan badan-badan PBB mengenai malnutrisi akut dan ancaman kelaparan di Gaza Utara menjadi pengingat bahwa keselamatan dan kesejahteraan rakyat sipil Palestina harus menjadi prioritas tertinggi.

“Mengurangi bencana kemanusiaan dan melindungi warga sipil harus menjadi yang utama. Indonesia juga menyerukan semua pihak untuk memastikan keselamatan para pekerja kemanusiaan yang mengabdikan diri melindungi manusia,” kata Mugiyanto melalui keterangan tertulis, Selasa, 30 September 2025.
 

Baca juga: Tekad Indonesia Wujudkan Perdamaian Dunia

Mugiyanto menyoroti kondisi anak-anak di wilayah pendudukan Palestina yang tumbuh dengan menyaksikan perang memperihatinkan. Mereka terjebak dalam lingkaran ketakutan dan kebencian yang tak berkesudahan. 

Ilustrasi Sidang PBB. Foto: UN.

Ia menekankan bahwa pengiriman bantuan kemanusiaan penting. Namun akuntabilitas tetap menjadi palu yang dapat memutus rantai penderitaan ini.

Selain itu, Mugiyanto menggemakan sikap Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya disampaikan di Sidang Majelis Umum PBB di New York. Yakni, masa depan solusi dua negara bergantung kepada akuntabilitas.

Indonesia menegaskan akan terus berkomitmen memperjuangkan penegakan hukum
internasional, perlindungan hak asasi manusia. Serta, penyelesaian damai konflik melalui forum-forum multilateral.