Penjagaan TNI di Kejaksaan Dinilai Menyimpang dari Fungsi Militer

Jakarta: Pengerahan personel TNI di kantor kejaksaan seluruh Indonesia menuai sorotan dari kalangan kampus dan pegiat masyarakat sipil. Pengamat sosial politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepulauan Riau Robby Patria menilai kebijakan itu bertentangan dengan semangat awal reformasi, yakni menjaga supremasi sipil dalam kehidupan bernegara. 

"Sudah banyak masukan masyarakat sipil agar Panglima TNI membatalkan kebijakan ini karena dinilai menyimpang dari fungsi pokok militer. Apalagi, tak ada peristiwa luar biasa yang mengancam institusi kejaksaan," ujar Robby melalui keterangan tertulis, Jumat, 16 Mei 2025.

Robby mengatakan kehadiran TNI di kantor kejaksaan dikhawatirkan membuka celah penyalahgunaan wewenang dan mengaburkan batas sipil dan militer. Apabila memang ada informasi ancaman terhadap kejaksaan, kata dia, bisa disampaikan kepada pihak kepolisian. Sebab, tugas menjaga keamanan dan ketertiban menjadi domain Polri.

"Kita harus menjaga agar prinsip-prinsip dasar tata kelola negara yang demokratis ditegakkan oleh segenap elite politik, sipil maupun militer," tegas dia.
 

Baca juga: Minta Penjagaan TNI di Kejaksaan Diperjelas, Puan: Cegah Fitnah

Robby menilai nota kesepahaman antara TNI dan Kejaksaan belum cukup menjadi rujukan hukum bagi pengerahan pasukan militer untuk menjaga institusi kejaksaan. Sebab, menurut UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, setiap pelibatan militer dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) harus melalui keputusan politik negara.

"Pengerahan semacam itu tidak bisa menggantikan regulasi formal seperti undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan presiden," ujarnya.

Robby mengingatkan publik menjadikan peristiwa tersebut sebagai momentum untuk menyegarkan kembali semangat reformasi. Termasuk, dalam mengawal agenda reformasi TNI pascareformasi 1998. 

"Kita perlu melihat kebijakan seperti ini dengan lensa kritis karena publik ingin memastikan bahwa TNI kita fokus menjadi alat pertahanan negara yang handal, di tengah tantangan geopolitik yang semakin berat," ujarnya.