Minta Penjagaan TNI di Kejaksaan Diperjelas, Puan: Cegah Fitnah

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani meminta kebijakan pengamanan di kejaksaan tinggi (kejati) dan kejaksaan negeri (Kejari) oleh prajurit TNI diperjelas. Hal ini guna mencegah terjadinya fitnah di ruang publik.

"Jangan sampai ada fitnah atau pemikiran lain sampai ada hal seperti itu. Tolong dijelaskan sejelas-jelasnya," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 15 Mei 2025.

Ketua DPP PDI Perjuangan itu mengatakan perlu juga dijelaskan apakah kebijakan itu sesuai standar operasional prosedur (SOP) atau tidak. Terlebih kebijakan itu menuai kritik dari masyarakat sipil.