APBD 2026 Diminta Fokus pada Pelayanan Publik dan Prioritas Nasional

Jakarta: Pemerintah pusat menekankan pentingnya penyusunan APBD 2026 yang selaras dengan arah kebijakan nasional. Anggaran daerah diproyeksikan menjadi instrumen nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuda Kementerian Dalam Negeri, Rikie, menyebut APBD harus disusun secara transparan dan akuntabel. Regulasi baru ini, katanya, menjadi acuan tunggal bagi pemerintah daerah.

“Pedoman ini menjadi rujukan utama bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyusun dokumen APBD secara tepat waktu, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan arah kebijakan nasional,” kata Rikie, dikutip Selasa, 23 Mei 2025.

Menurut Rikie, ada empat poin penting yang wajib diperhatikan pemerintah daerah. Dua di antaranya sinkronisasi dengan arah kebijakan fiskal nasional serta penguatan kualitas belanja daerah.

“Adapun poin-poin tersebut, antara lain pertama sinkronisasi dengan arah kebijakan fiskal nasional. Kedua, penguatan kualitas belanja daerah, dengan memprioritaskan belanja pokok daripada belanja penunjang, yang bertujuan memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.
 

Baca: RAPBN 2026, DPR Targetkan Perumbuhan Ekonomi 5,4%

Ia menambahkan, sinergi pusat dan daerah juga mutlak dilakukan untuk mengendalikan inflasi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat investasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dinilai dapat memperbaiki transparansi sekaligus mencegah penyimpangan.

Rikie menyoroti hal baru dalam APBD 2026, yakni kewajiban mendukung delapan misi Asta Cita dan 17 program prioritas nasional. Target pertumbuhan ekonomi delapan persen ditetapkan sebagai orientasi utama.

“Pemerintah daerah perlu melakukan penyusunan APBD dengan untuk mendukung pencapaian delapan misi atau Asta Cita dan 17 Program Prioritas,” tegasnya.

Belanja wajib di sektor pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial juga tidak boleh diabaikan. Pemda diminta memastikan manfaat anggaran langsung dirasakan masyarakat.

“Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat sesuai ketentuan, antara lain pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, belanja pegawai, serta iuran jaminan kesehatan,” kata Rikie.

Ia menegaskan APBD 2026 juga diarahkan untuk mempercepat pencapaian program tematik nasional. Contohnya, penghapusan kemiskinan ekstrem, makan bergizi gratis, hingga pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

“Program prioritas nasional tersebut antara lain Anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim, Kebijakan Makan Bergizi Gratis, dan Program Sekolah Rakyat,” jelas Rikie.