Pertama Kalinya, Negara-negara Liga Arab Desak Hamas Lucuti Persenjataan

New York: Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, negara-negara anggota Liga Arab, termasuk Qatar, Arab Saudi, Mesir, Yordania, dan Turki, secara resmi menyerukan agar Hamas melucuti persenjataannya dan melepaskan kekuasaan di Jalur Gaza.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang digelar di New York dan diselenggarakan bersama oleh Arab Saudi dan Prancis, sebagaimana dilaporkan CNN.

Deklarasi yang disebut "New York Declaration" itu disepakati oleh seluruh 22 negara anggota Liga Arab, Uni Eropa, serta 17 negara lainnya. Dokumen bersama ini menyerukan agar otoritas pemerintahan, penegakan hukum, dan keamanan di seluruh wilayah Palestina berada di bawah kendali Otoritas Palestina (PA), dengan dukungan internasional.

"Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan senjatanya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan berdirinya Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka," bunyi deklarasi tersebut.

Deklarasi juga memuat kutukan keras terhadap serangan berdarah yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya. Ini menjadi pertama kalinya seluruh negara anggota Liga Arab secara terbuka mengutuk serangan tersebut. Dokumen itu juga menuntut Hamas untuk membebaskan semua sandera yang masih ditahan.

Sebagai bagian dari solusi pascaperang, deklarasi menyerukan pembentukan misi stabilisasi internasional sementara di Gaza di bawah mandat Dewan Keamanan PBB. Beberapa negara telah menyatakan kesiapan untuk mengirimkan pasukan.

Langkah ini juga disambut positif oleh Forum Keluarga Sandera dan Orang Hilang yang diculik Hamas pada 7 Oktober 2023.
 

Baca Juga: Pengakuan atas Negara Palestina Makin Bergema di Forum PBB

"Kami menyambut kemajuan penting ini dan pengakuan Liga Arab bahwa Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza. Penculikan terhadap pria, wanita, dan anak-anak tak berdosa adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan harus dikutuk tanpa syarat," demikian pernyataan mereka.

Selain mengecam Hamas, deklarasi juga mengkritik tindakan militer Israel yang menyebabkan banyak korban sipil di Gaza. Seruan disampaikan agar Israel menghentikan kebijakan pembatasan bantuan kemanusiaan, pembangunan permukiman di Tepi Barat, kekerasan pemukim ekstremis, dan pelanggaran terhadap status quo di Yerusalem.

Deklarasi turut menuntut pengakuan terhadap negara Palestina, dengan menyebut hal itu sebagai syarat esensial untuk mewujudkan solusi dua negara. Negara-negara penandatangan juga menyatakan dukungan pada integrasi regional, dan mendesak Israel agar menyatakan komitmen publik terhadap solusi dua negara serta menghentikan aneksasi dan perampasan tanah di wilayah pendudukan.

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyebut deklarasi ini sebagai langkah yang "bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya," karena untuk pertama kalinya negara-negara Arab dan Muslim menyerukan pelucutan senjata Hamas dan mendukung pemerintahan sipil di Palestina. Namun, Israel dan Amerika Serikat menolak berpartisipasi dalam konferensi tersebut.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa solusi dua negara tidak sesuai dengan kepentingan nasional Israel, sementara Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar menyebut pembentukan negara Palestina saat ini berarti membentuk negara jihad.

"Itu tidak akan terjadi," ujar Sa'ar.

Langkah negara-negara Arab ini dinilai sebagai upaya strategis untuk membuka jalan menuju solusi damai jangka panjang dan mendukung pembentukan negara Palestina yang sah dan demokratis di bawah kepemimpinan sipil, sambil memastikan keamanan Israel melalui jaminan internasional.