Kemenkes Target Semua Provinsi Mampu Bypass Jantung 2027

Jakarta: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan pada 2027 seluruh provinsi di Indonesia mampu melakukan operasi bypass jantung. Target itu diharapkan dapat mengakhiri ketimpangan layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di luar Pulau Jawa yang selama ini harus menunggu lama atau bahkan berpindah daerah untuk mendapat tindakan medis.

Budi mengungkapkan pada akhir 2022, hanya sembilan provinsi yang memiliki kemampuan melakukan operasi bypass jantung. Kondisi tersebut menyebabkan antrean pasien memanjang hingga 6–18 bulan.

“Banyak keluarga kita bahkan pejabat-pejabat daerah harus menunggu lama untuk bisa mendapatkan akses operasi," kata Budi dalam keterangannya, yang dikutip Kamis, 28 Agustus 2025.

Situasi ini memaksa pasien dari daerah dirujuk ke provinsi di Pulau Jawa dengan membawa keluarga, sehingga menimbulkan beban biaya tambahan dan risiko kematian dalam perjalanan akibat keterlambatan tindakan medis.

Kemenkes kini memperluas ketersediaan layanan operasi bypass. Dari sembilan provinsi pada 2022, jumlahnya meningkat menjadi 25 provinsi pada 2024.
 

Baca: Ini Langkah Mitigasi Dari Kemenkes untuk Hadapi KLB Campak

Oleh karena itu, ia menargetkan pada akhir 2027 seluruh provinsi di Indonesia dapat melaksanakan operasi bypass jantung.

Eks Dirut Bank Mandiri tersebut menegaskan pemerataan layanan kesehatan menjadi prioritas utama pemerintah. 

"Sehingga semua masyarakat Indonesia tidak perlu antre lama, tidak perlu pindah semua keluarganya ke Jawa hanya untuk mendapatkan layanan operasi. Tahun 2027, semua provinsi sudah bisa melakukan operasi bypass jantung,” kata Budi.

Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah menggandeng organisasi profesi dan rumah sakit rujukan di daerah. Dukungan pemerintah daerah, khususnya gubernur dan kepala daerah, dinilai sangat penting agar target dapat tercapai.

"Pemerataan layanan operasi jantung ini sejalan dengan misi transformasi kesehatan nasional. Pemerintah tidak hanya menyiapkan peralatan medis, tetapi juga melakukan pemetaan kebutuhan dokter spesialis secara sistematis guna menghindari kesenjangan layanan," pungkas Budi.