Malaysia Siap Mediasi Kamboja-Thailand, Sebut Konflik Dipicu Ranjau Baru

Kuala Lumpur:  Malaysia menyatakan kesiapannya untuk menjadi mediator dalam pembicaraan damai antara Kamboja dan Thailand, menyusul ketegangan terbaru yang muncul di perbatasan kedua negara.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan, setelah berdiskusi dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

"Jika memungkinkan, pertemuan akan digelar di Malaysia karena kedua negara sudah kehilangan kepercayaan satu sama lain. Mereka telah menghubungi kami. Kamboja meminta agar perundingan dilakukan di Kuala Lumpur, demikian pula Thailand yang meminta agar kami melanjutkan upaya menjaga gencatan senjata," ujar Mohamad seperti dikutip dari Bernama, Rabu, 13 November 2025.

Ketegangan ini mencuat tak lama setelah kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya ditandatangani oleh Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet pada 26 Oktober lalu di sela-sela KTT ASEAN ke-47.

Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebagai Ketua ASEAN dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meski sempat membawa suasana optimisme, situasi di lapangan kembali memanas.

Menurut Mohamad, Thailand secara sepihak menghentikan kesepakatan gencatan senjata setelah beberapa personel militernya terluka akibat menginjak ranjau di wilayah perbatasan. Thailand menuduh ranjau tersebut dipasang oleh Kamboja.

Namun, Tim Pemantau ASEAN (ASEAN Observer Teams/AOT) melaporkan bahwa ranjau-ranjau tersebut tergolong baru dan belum teridentifikasi secara resmi sebagai bagian dari konflik lama.

"Saya baru saja berbicara dengan Menteri Luar Negeri Thailand. Harapan saya adalah kedua belah pihak menahan diri dan melanjutkan perundingan damai," kata Mohamad. Ia menambahkan bahwa meskipun AOT tidak berada langsung di perbatasan, mereka terus melakukan pemantauan dan pelaporan kepada pihak-pihak terkait.

Malaysia berharap forum mediasi bisa segera digelar untuk meredakan situasi dan menghindari eskalasi lebih lanjut. 
 

Baca Juga: Situasi Memanas, Kamboja Evakuasi Warga Dekat Perbatasan Thailand

 

Penembakan di Perbatasan Kamboja-Thailand

Sementara itu, Kamboja pada Kamis, 13 November 2025, telah mengevakuasi ratusan warganya dari Desa Prey Chan di Provinsi Banteay Meanchey, menyusul insiden penembakan yang menewaskan seorang warga sipil bernama Dy Nai dan melukai tiga lainnya.

Wakil gubernur provinsi Ly Sovannarith menyebut sekitar 250 keluarga telah dipindahkan ke sebuah kuil Buddha yang berjarak 30 kilometer dari perbatasan.

Insiden penembakan tersebut terjadi dua hari setelah seorang tentara Thailand kehilangan kaki akibat menginjak ranjau di wilayah perbatasan lain. Thailand menuduh Kamboja melanggar gencatan senjata dan menuntut permintaan maaf serta penyelidikan menyeluruh.

Sebaliknya, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menuding militer Thailand melakukan provokasi selama beberapa hari berturut-turut, namun tetap menegaskan komitmennya untuk mematuhi isi kesepakatan damai.

"Penembakan itu terjadi setelah pasukan Thailand melakukan berbagai tindakan provokatif dengan tujuan menciptakan konfrontasi," ujar Hun Manet dalam pernyataan resmi. Ia juga mendesak dilakukannya investigasi independen untuk mengungkap fakta dan memastikan keadilan bagi korban.

Pernyataan dari pihak militer Thailand menyebut bahwa tudingan dari Kamboja sepenuhnya tidak berdasar.

Juru bicara Angkatan Darat Thailand Mayor Jenderal Winthai Suvaree mengatakan bahwa Kamboja telah menembakkan senjata dari area sipil, menggunakan warga sebagai tameng manusia, dan melanggar prinsip kemanusiaan.

Sengketa perbatasan antara kedua negara telah berlangsung lama, berakar pada peta kolonial tahun 1907 saat Kamboja masih berada di bawah kekuasaan Prancis.

Salah satu titik konflik utama adalah wilayah sekitar Candi Preah Vihear yang sempat menjadi sengketa di Mahkamah Internasional pada 1962 dan dimenangkan oleh Kamboja.

Namun, ketegangan tetap muncul dari waktu ke waktu, termasuk bentrokan bersenjata selama lima hari pada Juli lalu yang menewaskan puluhan orang.

Kesepakatan damai yang ditandatangani Oktober lalu belum mencantumkan langkah konkret untuk menyelesaikan akar konflik perbatasan, dan pelaksanaannya pun masih jauh dari tuntas.