Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, mewanti-wanti kepala daerah terkait pengelolaan uang. Khususnya, yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Hal tersebut diungkap Setyo dalam sosialisasi antikorupsi di Papua. Setyo menegaskan hal ini untuk kepentingan Indonesia Emas pada 2045.
“Saat ini kita menyongsong Indonesia Emas 2045. Papua turut berperan dalam visi ini dan integritas menjadi kunci utama dalam mencegah korupsi. Untuk mencapai visi tersebut, setiap rupiah yang dikeluarkan harus benar-benar dikelola dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Setyo, dalam keterangan tertulis yang dikutip Sabtu, 24 Mei 2025.
Menurut dia, tindakan tersebut diperlukan untuk mempertebal transparansi. Sehingga, masyarakat mengetahui ke mana larinya uang yang dikelola kepala daerah.
Dalam hal ini, KPK mengeluarkan beberapa rekomendasi. Antara lain, menyusun APBD secara akurat dan transparan, hingga evaluasi dan pengawasan secara terbuka.
“Penting juga untuk kita memperkuat mental, kokoh dalam moral, dan teguh dalam integritas yang akan membantu perjuangan kita dalam mewujudkannya visi dan misi,” pungkas Setyo.
Sejalan dengan KPK, Kementerian Dalam Negeri juga menaruh perhatian besar pada tata kelola pemda. Inspektur III Inspektorat Jenderal Kemendagri, Andi Muhammad Yusuf, menyampaikan pentingnya sinergi dan pengawasan untuk mendorong keberhasilan program-program pemerintahan.
“Dengan masih rendahnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK), sebagai kepala daerah, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan bersama dengan sinergi dan integritas, sehingga program-program (di pemerintahan) dapat berjalan dengan baik,” pesan Andi.
Ia juga mengingatkan potensi fraud di berbagai lini, seperti perjalanan dinas, pengadaan jasa konsultasi, hingga proyek konstruksi saat bencana. Untuk mengantisipasi hal ini, pemda perlu menerapkan manajemen risiko yang melibatkan empat strategi, mulai pencegahan, deteksi, investigasi dan sanksi, serta evaluasi dan tindak lanjut.
“Inspektorat daerah perlu diberdayakan dan betul-betul diberi ruang untuk bertugas mengawal pembangunan di (tanah) Papua, agar (pembangunan) dapat bermanfaat bagi masyarakat Papua,” pungkas Andi.
Streaming