Kebijakan HET Beras Sudah Tidak Relevan, Pemerintah Tak Terbuka Hitung-hitungannya!

Jakarta: Pengamat pertanian Syaiful Bahari mengungkapkan saat ini kebijakan dua Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras jenis medium dan premium sudah tidak relevan. Hal itu terbukti dari harga beras di pasar yang kerap ditemui tidak sesuai dengan HET.

"Kalau sudah tidak relevan buat apa dipakai kebijakan HET? Karena selama ini penghitungan HET tidak mempertimbangkan harga pokok produksi (HPP) yang riil di lapangan. Apakah semua rantai produksi dari panen sampai jadi beras dihitung? Dari sini pemerintah tidak pernah terbuka bagaimana sampai mereka mendapatkan harga HET beras medium dan premium," ucap Syaiful saat dihubungi, Minggu, 27 Juli 2025.

Kendati demikian, Syaiful menyebut kebijakan pemerintah menciptakan dua HET bertujuan agar masyarakat kecil menengah dapat membeli beras terjangkau meskipun kualitasnya lebih rendah, seperti beras medium.

Namun demikian, kebijakan ini justru menciptakan diskriminasi di mana korporasi beras besar dengan teknologi modernnya bisa mengambil keuntungan lebih besar karena bermain di beras premium yang HET-nya Rp14.900 per kg. 

"Padahal membuat produksi beras medium yang dilakukan penggilingan padi kecil menengah dan premium oleh korporasi besar, harga gabahnya sama. Makanya sebagian besar industri beras kecil menengah saat ini pada bangkrut dan tutup, karena sudah tidak mampu memproduksi beras dengan HPP gabah yang tinggi," beber dia.
 

Baca juga: Penyaluran Beras Bulog Jadi 'Angin Segar' di Tengah Tinggnya Harga

(Beras. Foto: dok Bulog)
 

Harga beras terbentuk berdasarkan suplai

Ia menjabarkan dinamika harga beras di pasar itu bukan mengacu HET, akan tetapi seberapa banyak suplai beras di pasar. Apabila suplai beras sedikit, lanjut Syaiful, otomatis harga beras mahal. Begitupun sebaliknya, apabila suplai beras melimpah, maka harga beras otomatis akan mengalami penurunan. 

"Agar suplai beras di pasar besar maka produktivitas padi juga harus tinggi. Demikian juga dengan cadangan beras nasional harus aman agar harga di pasar tetap terkontrol. Tugas pemerintah adalah menaikkan produksi gabah dan beras ini," tegas dia.

"Jadi, ini yang harus diprioritaskan, perbaiki sektor hulu dengan meningkatkan produktivitas hasil panen padi supaya harga beras kembali normal seperti sepuluh tahun yang lalu," ungkap Syaiful menambahkan.