Ilustrasi--Beras SPHP. Foto: MI/Moh Irfan.
Jakarta: Setelah tertunda, pemerintah melalui Bulog akhirnya mulai menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke masyarakat dan pasar. Ada dua saluran pelepasan. Pertama, bantuan pangan beras kepada 18,3 juta keluarga yang masing-masing menerima 10 kilogram (kg) pada Juni-Juli 2025.
Kedua, target penyaluran beras SPHP merujuk surat penugasan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Bulog pada 8 Juli 2025, sebesar 1,318 juta ton pada Juli-Desember 2025.
Ditambah beras SPHP yang sudah disalurkan pada awal tahun ini, yakni 0,181 juta ton, total target mencapai 1,5 juta ton beras. Target ini lebih tinggi dari penyaluran SPHP 2024 (1,4 juta ton) dan 2023 (1,196 juta ton).
"Pelepasan CBP yang dikelola Bulog ke pasar menjadi angin segar bagi warga miskin dan rentan tatkala harga beras terus membubung tinggi, bahkan melampaui harga eceran tertinggi (HET)," kata pengamat pertanian Khudori dalam keterangan tertulis, Minggu, 27 Juli 2025.
Beras medium, sambung Khudori, telah lebih dari satu tahun berada di atas HET. Sejak Mei 2025, harga beras premium juga melampaui HET. Di semua zona I, II, dan III. "Jika HET adalah alarm bagi pemerintah untuk intervensi, sejatinya alarm sudah lama menyala," beber dia.
Kenaikan harga beras berdampak pada inflasi dan level kemiskinan
Ia menanbahkan urusan beras seharusnya menjadi soal 'hidup-mati' bagi pemerintah. Karena, pertama, tingkat partisipasi konsumsi beras nyaris sempurna, yakni 98,35 persen. Kedua, beras berkontribusi 5,20 persen dari jumlah pengeluaran keluarga, bahkan mencapai 25,87 persen bagi warga miskin.
Secara makro, lanjut dia, kenaikan harga beras akan berdampak pada inflasi dan level kemiskinan, sedangkan secara mikro akan membuat kantong warga kian terkuras untuk membeli beras.
"Mereka yang hanya beberapa jengkal di atas garis
kemiskinan potensial menjadi kaum pariah baru. Merujuk kalkulasi Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, M Ikhsan, kenaikan 10 persen harga beras membuat kemiskinan naik 1,3 persen," sebut Khudori.
Ia berharap, penyaluran bantuan pangan beras dan beras SPHP dapat menanggulangi gejolak harga, menjaga pasokan di pasar dan menjaga daya beli warga, mengendalikan inflasi, serta pemanfaatan CBP agar tidak makin berumur. Per 30 Juni 2025 sebesar 1,81 juta ton dari 4,19 juta ton beras stok di Bulog (43,5 persen) berusia lebih empat bulan. Padahal, tenggat waktu ideal beras hanya disimpan empat bulan.
"Apabila lebih dari itu, beras harus segera disalurkan. Kalau tidak, ada risiko turun volume, turun mutu, dan biaya pengelolaan yang membengkak," cetus dia.
(Ilustrasi cadangan beras Bulog. Foto: MI/Ramdani)
Penyaluran beras SPHP lebih ketat
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penyaluran beras SPHP tahun ini jauh lebih ketat yang bertujuan agar penyaluran tersebut sesuai tujuan.
Diketahui, beras SPHP yang menjangkau masyarakat bisa didapatkan melalui enam saluran. Namun demikian, empat saluran di antaranya harus mendapatkan rekomendasi dinas ketahanan pangan/pemda, yaitu toko pengecer di pasar tradisional, toko binaan pemda, koperasi desa/kelurahan merah putih, gerakan pangan murah (GPM) oleh dinas ketahanan pangan/pemda.
"Dengan stok beras Bulog 4,2 juta ton, fokus pemerintah saat ini mestinya menyalurkan, bukan menyerap. Jangan sampai muncul pemeo kalau (penyaluran) bisa dipersulit, mengapa dipermudah," terang Khudori.