Seorang pria Palestina berjalan melewati bangunan-bangunan yang hancur di Khan Younis setelah militer Israel menarik pasukan dari Jalur Gaza selatan, 30 April 2024. [EPA-EFE/MOHAMMED SABER]
Jakarta: Hamas secara resmi menolak proposal gencatan senjata yang dirancang oleh utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff. Proposal ini telah disepakati terlebih dahulu oleh Israel dan disampaikan kepada pihak Hamas untuk ditinjau.
Seperti dilaporkan media Israel, proposal tersebut mencakup gencatan senjata sementara selama 60 hari, dengan janji perundingan lanjutan menuju gencatan permanen. Penolakan ini mempertegas kebuntuan proses negosiasi yang terus berulang sejak agresi militer Israel terhadap Gaza dimulai kembali setelah gencatan November 2023 berakhir.
Proposal ini mendapat dukungan dari Presiden AS dan ditegaskan kembali oleh Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, dalam konferensi pers di Washington DC.
“Israel telah menyetujui proposal tersebut sebelum disampaikan kepada Hamas,” ujarnya, Kamis, 29 Mei 2025, seperti dikutip BBC.
Berikut isi rinci proposal gencatan senjata ini.
Isi Lengkap Proposal Gencatan Senjata Witkoff
Dokumen berjudul
Framework for Negotiating an Agreement to a Permanent Ceasefire mengatur berbagai tahapan gencatan senjata, pelepasan sandera, bantuan kemanusiaan, dan perundingan lanjutan. Berikut poin-poin utama isi dokumen tersebut:
1. Durasi Gencatan Senjata: Berlaku selama 60 hari, dengan jaminan kepatuhan dari pihak Israel oleh Presiden Trump selama periode tersebut.
2. Pelepasan Sandera dan Jenazah: Hamas diminta membebaskan 10 sandera Israel yang masih hidup dan 18 jenazah. Lima sandera hidup dan sembilan jenazah dibebaskan pada hari pertama, sisanya pada hari ketujuh.
3. Bantuan Kemanusiaan: Bantuan segera dikirim ke Gaza melalui jalur yang disepakati, termasuk melalui PBB dan Bulan Sabit Merah, segera setelah kesepakatan diteken.
4. Penghentian Aktivitas Militer: Semua operasi ofensif Israel dihentikan selama periode gencatan senjata. Pengawasan udara dihentikan selama 10–12 jam per hari, terutama pada hari pertukaran tahanan.
5. Penarikan IDF Secara Bertahap:
- Hari ke-1: Penarikan di Gaza utara dan koridor Netzarim.
- Hari ke-7: Penarikan di Gaza selatan.
- Penarikan akhir akan dinegosiasikan dalam pertemuan teknis.
6. Negosiasi Lanjutan: Perundingan dimulai pada hari pertama untuk:
- Tukar-menukar sandera dan tahanan.
- Rencana penarikan pasukan jangka panjang.
- Pengaturan pascakonflik.
- Deklarasi gencatan senjata permanen.
7. Pembebasan Tahanan Palestina: Sebagai imbalan, Israel membebaskan 125 tahanan seumur hidup dan 1.111 warga Gaza, serta 180 jenazah warga Gaza, dibagi pada hari ke-1 dan ke-7.
8. Informasi Status Tahanan dan Sandera: Pada hari ke-10, Hamas harus menyerahkan informasi lengkap tentang seluruh sandera. Israel pun harus memberikan data lengkap tentang tahanan Gaza dan jumlah jenazah yang ditahan.
9. Kelanjutan Pembebasan: Jika perundingan berhasil dalam 60 hari, semua sandera dalam daftar 58 akan dibebaskan. Jika tidak selesai, gencatan dapat diperpanjang jika ada itikad baik.
10. Negara Penjamin: AS, Mesir, dan Qatar menjadi penjamin pelaksanaan gencatan dan perundingan.
11. Peran AS: Duta besar Steve Witkoff memimpin langsung negosiasi dan Presiden Trump akan mengumumkan perjanjian gencatan tersebut.
Alasan Hamas Dikabarkan Menolak
Meskipun Israel menyatakan siap melaksanakan proposal ini, Hamas sebelumnya menolak dengan alasan bahwa isi perjanjian terlalu bersifat sementara dan tidak mencerminkan komitmen jangka panjang atas penghentian agresi serta pengakhiran blokade terhadap Gaza.
Seorang pejabat senior Hamas mengatakan kepada BBC bahwa proposal ini “tidak menjamin akhir permanen dari perang, tidak menjamin penarikan penuh pasukan Israel, dan tidak mencakup rekonstruksi Gaza.”
Lebih lanjut, pejabat itu juga menilai bahwa isi dokumen bertentangan dengan hasil diskusi sebelumnya antara Hamas dan utusan AS.
Hamas juga mengkritik tidak adanya kepastian kembalinya sistem protokol kemanusiaan sebelumnya yang memungkinkan ratusan truk bantuan masuk ke Gaza setiap hari. Proposal dianggap terlalu fokus pada pertukaran tahanan tanpa menjawab krisis kemanusiaan dan hak-hak dasar rakyat Palestina.
Selain itu, dokumen ini tidak menyertakan pengawasan internasional yang kuat, tidak memberikan kepastian penghentian blokade udara dan laut, serta tidak mengakui hak politik Hamas di Gaza. Hamas menilai bahwa implementasi dokumen ini tidak cukup dijamin oleh mekanisme internasional, bahkan jika ditandatangani.
Oleh karena itu, Hamas menegaskan bahwa hanya proposal yang memuat penghentian total agresi, penarikan penuh pasukan IDF, pencabutan blokade, dan rekonstruksi Gaza secara permanen yang bisa diterima untuk menuju perdamaian jangka panjang.