Kabupaten Malang Siapkan Lahan 9,6 Hektare untuk Pembangunan Sekolah Rakyat

Malang: Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) melakukan peninjauan langsung ke calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat gagasan Presiden Prabowo Subianto, di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Kamis, 17 April 2025. Kunjungan langsung dilakukan oleh Direktur Jenderal Prasarana Strategis (Dirjen PS) KemenPU, Maulidya Indah Junica, didampingi Bupati Malang, M Sanusi, dan Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib. 

Mereka bersama-sama meninjau lahan seluas 9,6 hektare yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tersebut. Lahan ini berlokasi strategis di dekat Jembatan Pelangi.

Maulidya menegaskan bahwa hasil peninjauan menunjukkan lahan tersebut clear and clean atau hampir 100 persen siap untuk dibangun. Lahan itu juga dipastikan tidak bersengketa.

"Pak Bupati juga menjelaskan bahwa lahan ini secara clear and clean ya hampir 100 persen. Poin verifikasinya apakah ini hak milik, ada sertifikatnya, dan tak sengketa itu sudah pasti," ujarnya kepada awak media di Malang.

Lebih lanjut, Dirjen PS KemenPU menjelaskan bahwa pihaknya juga melakukan verifikasi terkait dampak lingkungan dan sosial, serta memastikan pembangunan tidak melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat. Desain bangunan Sekolah Rakyat pun akan disesuaikan dengan kontur tanah yang ada.

"Perencanaan ada di Kementerian Pekerjaan Umum, makanya kami lihat bangunannya nanti yang sesuai seperti apa. Karena sesuai arahan presiden, ada tiga level (jenjang pendidikan), yakni SD, SMP, dan SMA dengan segala fasilitasnya," imbuhnya.

Target ambisius pun dicanangkan. Jika sesuai dengan timeline yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, pembangunan Sekolah Rakyat ini akan dimulai pada Juni 2025 dan ditargetkan rampung pada Februari 2026. 

"Karena ini kan bangun dari awal artinya dari tidak ada menjadi ada, kami berharap semuanya berjalan harmonis, itu yang penting," pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Malang, M Sanusi, menyambut baik rencana pembangunan Sekolah Rakyat ini. Ia menjelaskan bahwa lahan seluas 9,6 hektare yang diusulkan tidak hanya akan dibangun gedung sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, tetapi juga fasilitas penunjang lainnya. 

"Masuk, sarana olahraga satu hektar lagi masih bisa karena yang dibutuhkan itu lima hektare dan masih ada ruang seluas empat hektare yang nantinya bisa digunakan untuk sarana penunjang," jelas Bupati Sanusi.

Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Malang, sesuai dengan tujuan mulia yang diusung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kehadirannya tentu akan menjadi angin segar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.