Trump Perintahkan Pentagon Tetap Bayar Gaji Tentara di Tengah Shutdown

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan Menteri Pertahanan Pete Hegseth untuk tetap membayar gaji personel militer meski pemerintahan federal sedang mengalami penutupan (shutdown).

Dalam pernyataannya pada Sabtu, Trump menegaskan bahwa Hegseth harus memastikan para tentara menerima gaji rutin mereka yang dijadwalkan pada Rabu mendatang. Arahan itu datang di tengah situasi di mana sebagian pegawai pemerintah sudah tidak menerima bayaran, sementara yang lain mulai diberhentikan.

“Saya tidak akan membiarkan Partai Demokrat menyandera Militer kita dan seluruh Keamanan Negara dengan penutupan pemerintahan yang berbahaya ini,” tulis Trump di platform Truth Social.

Mengutip dari BBC, Minggu, 12 Oktober 2025, Partai Republik dan Demokrat saling menyalahkan atas kegagalan mencapai kesepakatan anggaran untuk membuka kembali pemerintahan yang telah ditutup sejak 1 Oktober.

Trump meminta Hegseth untuk “menggunakan seluruh dana yang tersedia agar pasukan kita DIBAYAR” pada 15 Oktober, hari di mana gaji militer seharusnya dibayarkan—namun berpotensi tertunda untuk pertama kalinya sejak penutupan dimulai.

Banyak anggota militer AS dikategorikan sebagai “pekerja esensial”, yang berarti mereka tetap harus bertugas tanpa menerima bayaran. Sekitar 750.000 pegawai federal lainnya, atau sekitar 40 persen, telah dirumahkan tanpa gaji.

Secara hukum, mereka seharusnya menerima pembayaran kembali setelah shutdown berakhir, tetapi pemerintahan Trump memberi sinyal bahwa hal itu mungkin tidak akan terjadi.

“Partai Demokrat Radikal Kiri seharusnya MEMBUKA PEMERINTAH, dan barulah kita bisa bekerja sama untuk membahas layanan kesehatan dan hal-hal lain yang ingin mereka hancurkan,” ujar Trump.

Partai Demokrat menolak mendukung rencana anggaran versi Partai Republik yang akan membuka kembali pemerintahan, dengan alasan bahwa resolusi tersebut harus mempertahankan kredit pajak yang membantu jutaan warga AS membayar asuransi kesehatan, serta membalikkan pemotongan terhadap program Medicaid, layanan kesehatan bagi warga lanjut usia dan berpenghasilan rendah, yang dilakukan Trump.

Sementara itu, Partai Republik menuduh Demokrat sengaja menghentikan operasional pemerintahan dan menyebabkan efek domino pada sektor publik. Upaya membayar gaji militer dipandang sebagai langkah untuk mengurangi risiko politik bagi para pemimpin Kongres jika penutupan berkepanjangan.

Sebagai bagian dari tekanan politik terhadap Demokrat, pemerintahan Trump juga mulai memberhentikan ribuan pegawai pemerintah, suatu langkah yang belum pernah dilakukan selama masa shutdown.

“Pemutusan hubungan kerja telah dimulai,” tulis Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih, Russell Vought, di platform X pada Jumat pagi, merujuk pada istilah “pengurangan pegawai.” Pemerintah kemudian mengonfirmasi bahwa tujuh lembaga telah mulai memberhentikan lebih dari 4.000 pegawai, mewujudkan ancaman Trump untuk memangkas birokrasi federal.

Menurut laporan CBS News, pemangkasan tersebut termasuk puluhan pegawai di Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Baca juga:  Penutupan Pemerintah AS Masuk Hari ke-10, Ribuan PNS Mulai di-PHK