Penutupan Pemerintah AS Masuk Hari ke-10, Ribuan PNS Mulai di-PHK

Washington: Pemerintahan Donald Trump mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) federal telah dimulai, saat penutupan pemerintah federal memasuki hari ke-10.

"Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah dimulai," ujar Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih Russell Vought, di platform media sosial X, merujuk pada pengurangan tenaga kerja, dikutip dari Xinhua, Sabtu, 11 Oktober 2025.

Meskipun, unggahan singkat Vought tersebut tidak mengungkapkan jumlah pegawai yang terdampak atau departemen spesifik yang terlibat.

Menurut laporan media AS, gelombang PHK federal ini dapat berskala besar dan berdampak luas, dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, dan Departemen Keuangan semuanya berencana melakukan PHK.

Presiden AS Donald Trump dan pejabat Gedung Putih berulang kali menyatakan pegawai federal akan menghadapi PHK jika penutupan pemerintah terjadi, dan mereka menyalahkan Partai Demokrat atas situasi tersebut.

Namun, para pemimpin Partai Demokrat berpendapat Partai Republik berusaha menggunakan pegawai federal sebagai pion dalam sengketa anggaran ini, menyebutnya sebagai intimidasi dan ancaman.
 

Baca juga: Percepatan RUU Pendanaan Gagal Lagi, Penutupan Pemerintah AS Makin Buntu

 

Ribuan PNS mulai dipecat

Federasi Pegawai Pemerintah Amerika (AFGE), yang mewakili sekitar 800 ribu pegawai negeri sipil (PNS), memposting ulang pengumuman Vought di X, yang menyatakan 'gugatan telah diajukan'.

"Sungguh memalukan pemerintahan Trump telah menggunakan penutupan pemerintah sebagai alasan untuk memecat ribuan pekerja secara ilegal yang menyediakan layanan penting bagi masyarakat di seluruh negeri," ungkap Presiden Nasional AFGE Everett Kelley.

"Pekerja federal sudah lelah dijadikan pion untuk keuntungan politik dan pribadi para pemimpin terpilih maupun tidak terpilih. Sudah saatnya Kongres menjalankan tugasnya dan menegosiasikan penghentian ini segera," tegas Kelley menambahkan.


(Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat. Foto: Anadolu Agency)
 

Senat AS gagal meloloskan RUU pendanaan sementara

Sementara itu, kebuntuan di Kongres masih belum terselesaikan. Pada Kamis, Senat AS gagal meloloskan RUU pendanaan sementara yang baru, dengan proposal dari Partai Demokrat dan Republik kembali ditolak.

Partai Demokrat berupaya memperluas tunjangan kesehatan dalam RUU tersebut, sementara Partai Republik bersikeras meloloskan langkah pendanaan jangka pendek yang 'bersih' terlebih dahulu, sehingga kedua belah pihak menemui jalan buntu.

Biasanya, selama penutupan Pemerintah AS, pegawai yang menyediakan 'layanan penting' bekerja tanpa bayaran, sementara ratusan ribu lainnya terpaksa mengambil cuti tanpa bayaran.

Setelah pemerintah dibuka kembali, para pegawai ini biasanya menerima gaji tertunggak. Media AS mencatat pemecatan permanen pegawai federal selama penutupan pemerintah menyimpang dari praktik biasanya.