Meskipun Darurat Militer Dicabut, KBRI Imbau WNI di Korea Selatan Waspada

Seoul: Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul meminta warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Korea Seatan (Korsel) untuk tetap waspada setelah Presiden Yoon Suk-Yeol mengeluarkan keputusan darurat militer. Keputusan itu sendiri saat ini sudah dicabut setelah ditolak oleh parlemen dan kabinet.

“KBRI Seoul menyampaikan himbauan kepada seluruh Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Republik Korea khususnya ibu kota Seoul dan sekitarnya, untuk tetap tenang, senantiasa waspada, serta selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing,” sebut imbauan dari KBRI Seoul, Selasa 3 Desember 2024.

“(WNI) Dimohon untuk tidak berkerumun di berbagai lokasi publik, menghindari kerumunan massa serta daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pengumpulan massa dan/atau unjuk rasa,” imbuh imbauan tersebut.
 

Baca: Beberapa Jam Setelah Diumumkan, Presiden Korsel Cabut Darurat Militer.

Sementara khusus untuk kota Seoul, KBRI mengimbau WNI sebisa mungkin untuk sementara menghindari kawasan National Assembly di Yeouido, kantor Kepresidenan di Yongsan, serta lokasi strategis lainnya.

Kemudian WNI juga diminta untuk tidak mendekati, menonton, berpartisipasi dalam kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh pihak manapun, meskipun dilakukan secara damai atau tidak ada indikasi akan terjadi bentrokan.

WNI juga harus mematuhi hukum yang berlaku dan instruksi/himbauan aparat keamanan setempat serta senantiasa membawa identitas atau tanda pengenal.

KBRI juga minta WNI memperhatikan dan mematuhi Dekrit Darurat Militer yang diumumkan dan konsekuensi hukum jika melanggar Dekrit dimaksud.

Apabila menemui permasalahan, dapat menghubungi KBRI Seoul melalui :
- Hotline PWNI : (+82-10-5394-2546)
- Telepon: (02 2224 9000)
- E-mail : seoul.kbri@kemlu.go.id

Presiden Yoon Suk Yeol sudah mengatakan akan mencabut darurat militer yang diberlakukannya beberapa jam sebelumnya. Ini menarik kembali pernyataannya setelah parlemen menolak upaya Yoon untuk melarang aktivitas politik dan menyensor media.

Yoon mengumumkan darurat militer pada Selasa malam waktu setempat untuk menggagalkan "kekuatan anti-negara" di antara para penentangnya.

Namun, anggota parlemen yang marah menolak keputusan tersebut, dalam krisis politik terbesar Korea Selatan dalam beberapa dekade. Kantor berita Yonhap mengatakan, kabinet telah sepakat pada Rabu pagi untuk mencabut darurat militer.

Para pengunjuk rasa di luar parlemen berteriak dan bertepuk tangan. "Kami menang!" teriak mereka. Seorang demonstran memukul drum.